Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, masih banyak kebun sawit tua yang belum masuk program PSR, meski sudah layak diremajakan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses informasi dan rendahnya pendampingan kepada petani.

“Sudah ada program yang bagus, tapi sering kali tidak sampai ke petani di lapangan,” tegas Dwi.

Ironisnya, di sisi lain BPDP justru memiliki berbagai skema bantuan yang cukup lengkap. Tidak hanya untuk replanting, tetapi juga mencakup benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian, hingga pembangunan jalan kebun untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Bahkan, petani juga bisa mengakses dukungan lain seperti sertifikasi ISPO, bantuan alat berat, hingga fasilitas infrastruktur kebun.

“Kalau sudah memenuhi syarat dan clean and clear, tinggal ajukan saja. Semua bantuan itu memang tersedia,” jelasnya.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa serapan program masih rendah, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi.

Data BPDP juga mengungkap bahwa sekitar 42 persen perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani swadaya. Artinya, keberhasilan PSR sangat menentukan masa depan jutaan petani kecil di Indonesia.

Jika program ini berjalan optimal, dampaknya tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi pedesaan. Sebaliknya, jika terus mandek, maka produktivitas sawit nasional bisa ikut tertekan karena banyak kebun tua tidak diremajakan.

Berbagai pihak menilai bahwa persoalan utama PSR saat ini bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan pada eksekusi di lapangan. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kurangnya pendampingan, serta minimnya pemahaman petani menjadi faktor penghambat utama.

Selain itu, proses administrasi yang dianggap rumit juga sering menjadi kendala bagi petani kecil untuk mengakses program.

Padahal, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia membutuhkan produktivitas yang stabil agar tetap kompetitif di pasar global.

“Indonesia harus menentukan langkah sendiri dalam pengembangan sawit. Jangan sampai potensi besar ini tidak dimanfaatkan maksimal,” tegas Dwi.

Sementara itu, kebun sawit rakyat di wilayah 3T akan terus menua dan kehilangan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani dan daya saing industri sawit nasional.

Kini tantangannya jelas, bukan lagi soal ketersediaan dana, tetapi bagaimana memastikan program benar-benar sampai ke petani dengan cepat, tepat, dan mudah diakses.