Jakarta, Elaeis.co - Kementerian Koordinator Perekonomian RI mencatat 77.365.141 hektare (ha) atau 40,6 persen lahan di Indonesia pemanfaatannya masih tumpang tindih satu sama lain.

Permasalahan itu pun masih terjadi sampai saat ini dimana lahan tumpang tindih di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

"Pemerintah sedangkan giat melakukan trobosan untuk menyelesaikan permasalah ini," kata Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian RI, Dodi Slamet Riyadi dalam video wabinar yang ditengok Elaeis.co, Sabtu (18/9).

Salah satu cara yang telah dibuat Kemenko membikin Peta Indikatif Tumpang Tindih Antara IGT (PITTI).

PITTI ini merupakan peta kerja bagi Kemenko menyelesaikan permasalah tumpang tindih berdasarkan pola penyelesaiannya sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 23 Tahun 2018.

"Nah, dari peta itu lah kita mengetahui lahan di Indonesia masih sangat luas tumpang tindih," kata dia.

Akar permasalahan tumpang tindih lahan terjadi disebabkan berbagai hal. Seperti 9,3% karena tumpang tindih RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota, 10,6% karena lahan dalam kawasan hutan, 16,1% karena izin hak atas tanah pada RTRW dan kawasan hutan yang telah selaras, serta 4,6% karena kombinasi tumpang tindih yang melibatkan RTRW, kawasan hutan, dan izin hak atas tanah.

"Misalnya, kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Jadi, sekarang ini permasalahan tutupan sawit dalam kawasan hutan mencapai 3,6 juta hektare atau 22% dari total kawasan hutan nasional," kata dia.