Pekanbaru, elaeis.co Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat ini telah meluncurkan bantuan berupa sarana dan prasarana (sarpras) untuk para petani kelapa sawit. Bantuan ini juga sudah mulai bisa di akses di sejumlah daerah, terutama Riau. 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Riau, T Ridwan Putra Yuda mengatakan, ada delapan jenis bantuan yang bisa didapatkan oleh petani dalam program bantuan sarpras ini menurut menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 7 tahun 2019 dan Keputusan Dirjenbun nomor 273 tahun 2020. 

"Ada 8 kegiatan yang bisa diajukan oleh para kelompok tani dalam program bantuan sarpras dari BPDPKS. Yakni benih pupuk dan pestisida paket ekstensifikasi, pupuk dan pestisida paket intensifikas, alat pasca panen dan pengolahan hasil, peningkatan jalan dan tata kelola atau yang dimaksud dengan jalan kebun, ada juga alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar dan ISPO," kata Ridwan saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar oleh Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) di Pekanbaru, Kamis kemarin. 

Pertama, kata Ridwan, paket ekstensifikasi. Ini merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi petani dalam rangka pembangunan kebun tahap awal. Untuk paket ini ada perioritasnya, yaitu lahannya berada di daerah perbatasan, lahan yang berada di daerah pasca konflik, lahan yang berada di daerah pasca bencana, dan lahan yang berada di daerah tertinggal. 

"Kedua paket ekstensifikasi. Bantuan ini dalam rangka pemeliharaan kebun yang diberikan untuk maksimal 2 tahun kegiatan. Jadi bagi petani yang sudah 2 tahun TM atau menghasilkan, bisa mengajukan bantuan ini," jelasnya. 

Ketiga alat pasca panen. Bantuan ini, jelasnya, adalah sarana dan prasarana yang diberikan dalam bentuk paket pada masa tanaman menghasilkan. Bisa diajukan oleh teman-teman kelompok tani, berupa egrek, dodos, galah aluminium, gancu, tojok, gerobak sorong, timbangan dan lainnya. 

"Keempat adalah bantuan jalan kebun. Kalau ada kelompok tani tidak ada jalan produksi atau jalan kebun di kebunnya, itu bisa diajukan. Bantuan ini bisa berupa jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong dan rehabilitasi tata kelola air," tambahnya. 

Kelima alat transportasi. Ini merupakan bantuan yang penerimanya adalah gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan luas kebun minimal 300 hektar dan produksi minimal 6.000 ton/tahun. 

Kemudian keenam adalah mesin pertanian. Bantuan ini dimaksud untuk membantu pengolahan lahan, pemeliharaan jalan dan tata kelola air. Jenis mesinnya adalah ekskavator dan traktor. 

"Selanjutnya ketujuh pembentukan infrastruktur pasar. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung pemasaran TBS melalui koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dalam akses informasi harga, peluang pasar dan informasi lainnya," ujarnya. 

Terkahir adalah verifikasi teknis atau ISPO. Ini dimaksudkan untuk mendorong pekebun melaksanakan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO. Penerima adalah kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.

Untuk di Riau, Ridwan menyebutkan bahwa bantuan ink baru bisa diakses untuk lima kabupaten, yakni Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak dan Pelalawan. Bantuan yang dapat diakses juga baru jenis, yakni paket intensifikasi, jalan kebun serta verifikasi teknis atau ISPO. 

"Ini baru tahun pertama, jadi belum bisa diakses semua. Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan Dirjenbun supaya untuk tahun selanjutnya seluruh kabupaten kota mendapatkan target untuk kegiatan ini. Karena teman-teman dari kabupaten lain juga menginginkan kegiatan ini," pungkasnya.