Papua, Elaeis.co - Petani Kabupaten Keerom, Provinsi Papua terus memutar otak untuk dapat menjual hasil produksi kebun kelapa sawitnya. Namun, karena keuntungan tidak terlalu banyak diterima sebab dampak biaya untuk menjual hasil kebunnya tinggi, para petani justru hampir putus asa.

Bagaimana tidak, sudah hampir 6 tahun usai PTPN II angkat kaki dari wilayah itu, 8.000 hektar kebun sawit di wilayah itu justru bisa dikatakan mubazir dan tidak dapat dinikmati para petani.

"Ada sekitar 1.600 petani yang ada dalam 8.000 hektar kebun kelapa sawit tadi," ujar Albet Yoku selaku Ketua DPW Apkasindo Papua kepada elaeis.co, Jumat (4/2/2022).

Petani berharap pemerintah memperhatikan perihal ini. Dimana selain petani tidak dapat menikmati hasil kebunnya secara maksimal, petani juga masih kesulitan untuk mendapatkan sertifikat lahannya lantaran duku sempat "disekolahkan" oleh PTPN II ke bank.

Dampaknya petani juga tidak dapat mengajukan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang diprogramkan BPDPKS. "Padahal itu usia kelapa sawitnya sudah masuk untuk diremajakan. Tapi data untuk pengajuan terkendala," paparnya.

Alber terus mendesak agar pemerintah Papua mencari solusi untuk para petani tadi. Baik lewat dibukanya ruang investasi untuk perusahaan - perusahan kelapa sawit atau dengan cara alternatif lain. Misalnya diserahkan untuk dikelola oleh Pemda atau bahkan dipercayakan kepada Apkasindo.

"Petani menunggu solusi dari pemerintah. Atau diserahkan ke kita juga bisa kita kelola. Karena kita punya koperasi," tegasnya.

Meski prihatin, pihaknya terus memberikan dukungan terhadap para petani tadi. Salah satunya yakni lewat program beasiswa pendidikan yang dihadirkan BPDPKS. Sedikitnya ada 5 anak petani di Keerom yang sudah diterbangkan untuk menimba ilmu di Riau dan Jogja.

"Jadi petani tidak merasa sia-sia menjadi petani kelapa sawit. Kita berharap program itu berlanjut tahun ini dengan kuota yang lebih besar. Sebab di wilayah kita kita butuh SDM yang berwawasan khususnya tentang kelapa sawit," tandasnya.