Simpang Empat, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, terus melakukan kolaborasi bersama perusahaan yang beroperasi di daerah itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Terbaru, sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kecamatan Kinali diminta kontribusinya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dua hari lalu, Pemkab Pasbar mengundang 9 perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) membahas hal itu dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kinali.

Sejumlah perusahaan tersebut yakni perkebunan dan PKS PT Agro Masang Perkasa, perkebunan PT Laras Inter Nusa dan PKS PT Andalas Agro Industri, PKS PT Gunung Sawit Abadi, perkebunan PT Primata Mulia Jaya, perkebunan dan PKS PT Perkebunan Nusantara VI, PKS PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PKS PT Saribuah Sawit, dan perkebunan PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman.

Bupati Hamsuardi menegaskan bahwa pertemuan itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat saat ini sangat intens memperhatikan permasalahan tersebut, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Kita berharap upaya yang dilakukan ini menjadikan masyarakat Pasbar yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia," katanya dalam rilis Diskominfo Pasbar, kemarin.

Dia juga menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujukan kehidupan yang bermartabat.

“Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran,” jelasnya.

Kepala Bappelitbangda lkhwanri menambahkan, untuk Kecamatan Kinali di desil 1, terdapat 3 balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 5 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 3 balita tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 1 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN dan 2 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.

Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat 3 ibu hamil yang tinggal pada RTLH, 3 ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, 2 ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 3 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN dan 2 ibu hamil yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.

“Dengan perkiraan untuk membangun RTLH sebesar Rp 20 juta, fasilitas BAB Rp 2,5 juta, air minum layak Rp 1,3 juta, sambungan listrik Rp 477 ribu untuk daya 450 watt, dan alat memasak berupa kompor 2 tungku, gas 3 kg berisi dan regulator Rp 800 ribu, maka untuk menyelesaikan seluruh persoalan anak stunting dan ibu hamil membutuhkan anggaran Rp 966,65 juta. Beban anggaran yang besar ini tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan juga pelaku usaha,” tukasnya.

Pada pertemuan itu dilakukan penyampaian program CSR oleh masing-masing perusahaan. Agung dari PT Agro Masang Perkasa menyampaikan bahwa program CSR perusahaannya banyak berupa fisik jalan ke sekolah, beasiswa untuk siswa sekolah, dan setiap program yang akan dilakukan selalu berkoordinasi dengan pemerintahan nagari.

PT Primatama Mulia Jaya melaporkan melakukan CSR berupa pembinaan UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti pembinaan Rakik Macho Katiagan.

Perkebunan PT Laras Internusa (LIN) dan PKS PT Agro Andalas Industri, disampaikan oleh Yudi Rusdianto, berupa kegiatan sosial pada daerah ring I, yaitu Alamanda, Padang Canduh dan Air Rau. Saat ini, perusahaan juga sudah mengakomodir untuk pekerja rentan yang ada di perusahaan.

Perkebunan PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, disampaikan oleh Kasman, pada daerah Anam Koto Utara, Anam Koto Selatan dan Bandua Balai, program CSR meliputi bidang pendidikan untuk pemberian piala untuk siswa berprestasi, bidang keagamaan bantuan untuk Masjid Raya Kapundung sebesar Rp 10 juta per tahun, dan pembangunan sumur bor sebanyak 6 titik untuk warga.

PKS Sari Buah Sawit disampaikan oleh Ahmad Adlan, program CSR yang telah dilakukan yaitu pada aspek keagamaan dan pendidikan. PT Gunung Sawit Abadi yang disampaikan oleh Kembar Nadi, berupa program di bidang agama, sosial, seni budaya, olahraga.

Perkebunan PT PTPN VI, disampaikan oleh Markas Fifi, program CSR yang telah dilakukan pada daerah ring 1, bergerak di bidang sosial. Program CSR yang telah dilakukan berupa anak stunting berkoordinasi dengan Bidan Desa sebanyak 8 anak di Sarik, 16 anak stunting di Kinali, dan pemberian paket asupan gizi untuk anak stunting tersebut.

Pada akhir pertemuan, dilakukan penyepakatan berita acara bahwa seluruh perusahaan berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data by name by address untuk alokasi tahun 2024 yang akan diarahkan pada sasaran prioritas yang sudah disampaikan Bappelitbangda Pasbar.