Medan, Elaeis.co - Banyak petani swadaya ingin menjual langsung tandan buah segar (TBS) sawit ke pabrik kelapa sawit (PKS) karena harga jual lebih tinggi dibanding pengepul. Tapi kebanyakan PKS menolak hasil panen petani karena sejumlah hal, salah satunya status kebun.

Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Tolen Ketaren, mengatakan, PKS terutama yang tak punya kebun sawit, sebenarnya sangat butuh dan siap menampung TBS petani swadaya. Apalagi jika PKS tahu kalau petani menggunakan bibit tersertifikasi dan kebunnya mendapatkan perawatan yang memadai.

"Tapi karena petani menanam sawit di lahan yang katanya masuk ke dalam kawasan hutan, maka biasanya pihak PKS langsung menolak," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (26/8/2021).

Beberapa tahun lalu Tolen bersama puluhan petani swadaya di Riau mendatangi sejumlah PKS mempertanyakan perihal penolakan terhadap TBS petani karena alasan kawasan hutan tersebut. Dari satu PKS ke PKS lainnya, mereka mendapatkan jawaban yang sama.

"Bapak-bapak, coba lihat di gerbang kami di depan sana. Ada sejumlah aktivis LSM nongkrong. Mereka akan selalu memantau kami, cari-cari kesalahan kami. Misal, apakah kami menampung TBS dari kebun sawit yang mereka nilai dari kawasan hutan, atau yang lainnya. Karena ada LSM-LSM itu, enggak mungkin kami terima buah dari bapak-bapak," Tolen mengutip ucapan para pemilik PKS.

Tak punya pilihan lain, petani swadaya akhirnya menjual TBS ke pengepul atau ram. "Mata rantai penjualan yang makin panjang otomatis membuat harga TBS petani swadaya terus tertekan," sebutnya.

Gara-gara status lahan itu pula, katanya, banyak petani swadaya tak bisa ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digulirkan sejak tahun 2017. "Jangankan ikut PSR, ikut program kemitraan dengan PKS saja petani swadaya tak akan bisa karena selalu dikaitkan dengan status kawasan hutan," bebernya.

Itu sebabnya Tolen berharap pemerintah dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bisa memberikan solusi atas apa yang dialami oleh para petani swadaya. "Mengenai PSR, pemerintah hendaknya memberi kelonggaran dan solusi mengikat yang bisa membuat petani swadaya bisa ikut PSR," katanya.

"Begitu juga dengan kemitraan antara pengusaha dan petani sawit, harus ada gebrakan dari GAPKI agar bisa mewujudkannya tanpa harus memandang status lahan milik petani sawit swadaya," imbuhnya.