Jakarta, elaeis.co - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DR. Alue Dohong menyebut bahwa ada 20 persen jatah rakyat dari Hak Guna Usaha (HGU) dari hasil pelepasan lahan yang dilakukan oleh KLHK kepada perusahaan. 

Kalau dihitung-hitung, luas hak masyarakat itu mencapai 400 ribu hektar. "Kita buka ini, gimana implementasi HGU ini," kata lelaki 54 tahun ini saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat yang digelar secara webinar dari siang hingga sore kemarin.  

Program prioritas Presiden Jokowi kata Dohong ada dua; Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (Hutsos). Target Hutsos 12,7 juta hektar dan TORA 4,1 juta hektar. Akses kelolanya masyarakat. 

"Akses kelola ini, kalau ada sawah bisa dikoordinasikan dengan agroforestry, bisa ekowisata, enggak semua harus jadi sawah. Pengolahan Hutsos bisa, enggak semua harus disertifkatkan," katanya. 

Saat Dohong bicara, Wakil Menteri ATR/BPN, DR. Surya Tjandra langsung menimpali bahwa tantangan di reforma agraria itu katanya bukan sekadar memberikan orang memakai, tapi mengatasi ketimpangan akses kepemilikan. 

"Tujuannya berbeda dengan Hutsos. Dalam data yang ada kan, ada 34 juta hektar yang sudah bukan hutan. Ini data Bapenas. Kenapa enggak dilepasin saja semua biar beres. Kalau dilepas, akan jadi investasi, akan dijaga oleh rakyat," kata Surya. 

Konsennya Reforma Agraria itu kata Surya bukan hutan, yang sudah bukan hutan lagi. "Apa hambatannya ini? Ini sudah 5 tahun lho, hampir 6 tahun, enggak beres-beres ini," tegasnya. 

"TORA kan sudah, sisanya yang mau kita beresi, bukan minta lagi yang 34 juta hektar. Data Pungki (Bappenas) ini musti diklarifikasi juga ini," Dohong menjawab.

"Saya akan kejar terus data itu. Yang 34 juta kita cek, mana yang bisa segera dilepas, kita lepas," Surya kembali menjawab.