Jakarta, Elaeis.co - Kesejahteraan petani sawit sangat tergantung pada harga jual tandan buah segar (TBS). Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) menyiapkan program untuk memperkuat kemitraan antara pekebun atau petani dengan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) agar petani mendapatkan harga TBS terbaik.

Direktur Eksekutif Aspek-PIR Indonesia Hendra J Purba mengatakan, kelapa sawit, seperti halnya tebu dan teh, merupakan komoditi perkebunan yang harus terintegrasi dengan unit pengolahannya.

“TBS harus segera masuk ke PKS untuk menjaga mutu CPO. Di masa lalu, ketika awal keberadaan petani lewat PIR, mekanismenya sudah sangat bagus,” katanya, dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, kemitraan harus kembali disambung antara perusahaan dan pekebun, apalagi saat ini banyak petani kelapa sawit tidak mengerti tentang bibit tersertifikasi dan kesulitan mendapatkan pupuk. 

“Di sinilah peran perusahaan bisa masuk, mata rantai yang panjang selama ini dipangkas, harus diperpendek kembali,” jelasnya.

Hendra menekankan, hubungan pekebun dengan PKS tidak lagi hanya sekadar jual beli TBS, tetapi harus kemitraan agar petani mendapat pembinaan panen yang baik dan tidak perlu grading lagi di pabrik.

"Salah satu program Aspekpir adalah meningkatkan kemitraan yang sedang berjalan dan mengikat kembali kemitraan yang sudah terputus, terutama pada kelembagaan yang menurun kinerjanya setelah lepas kemitraan. Sedang petani swadaya, kalau mau bermitra, Aspek-PIR siap membantu," katanya.

Dia mengingatkan petani yang sudah bermitra harus menjual TBS-nya ke PKS yang membina. Banyak kejadian petani yang sudah menjalin kemitraan malah menjual pada pabrik lain yang berani membeli dengan harga tinggi.

“Hal seperti itu tidak boleh terjadi, kemitraan harus bermotif bisnis yang saling menguntungkan dan sejajar, kedua belah pihak harus memegang komitmen. Kalau semuanya untung, pasti kemitraan akan terus berjalan. Saat ini koperasi-koperasi petani sawit yang maju sebagian besar adalah koperasi yang bermitra dengan perusahaan," bebernya.

Perusahaan juga diminta serius dalam pembinaan sehingga petani bisa menerapkan GAP. Dengan begitu, mutu TBS yang dihasilkan bisa memenuhi spesifikasi pabrik. TBS yang baik akan membuat beban kerja PKS menjadi lebih ringan dan tidak perlu grading terlebih dahulu.

“Keuntungan PKS sebaiknya disisihkan untuk insentif bagi petani yang mampu memberikan TBS berkualitas. Dengan cara ini, kemitraan akan semakin langgeng,” katanya.

“Baik petani maupun PKS harus ingat, sesuai UU Perkebunan, maka ke depan tidak ada lagi pemasok TBS berbadan usaha CV atau PT, tetapi koperasi atau kelembagaan ekonomi petani lainnya,” tambahnya.

Dia sangat mendukung rencana Pemprov Jambi membuat zonasi pasokan TBS ke PKS. “Mau tak mau PKS dan petani harus bermitra, kebijakan seperti itu patut didukung,” katanya.

Pemprov Jambi, menurut Kadisbun Agusrizal, sudah membuat perda yang mengatur supaya PKS tidak boleh membeli TBS yang kebunnya jauh dari lokasi pabrik.

Pemprov saat ini sedang menghitung kapasitas pabrik dan luasan kebun yang diperlukan untuk memasok TBS. “Nanti lewat pergub akan diatur agar petani langsung dimitrakan dengan PKS di zona itu,” katanya.