Jakarta, Elaeis.co - Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur Kaltim mencatat, hingga 2019, luas areal kelapa sawit di provinsi itu mencapai 1.228.138 hektar. Rinciannya, 255.919 hektar sebagai tanaman plasma atau perkebunan rakyat, 14.402 hektar milik BUMN sebagai inti, dan 957.817 hektar milik perkebunan besar swasta.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, minyak sawit mentah (CPO) saat ini menjadi salah satu komoditi ekspor primadona. CPO merupakan minyak nabati paling murah sehingga memiliki daya saing tinggi dibandingkan minyak nabati lain.

Menurutnya, pihak yang menggeluti bisnis kelapa sawit telah merasakan berkah dari ekspor tersebut. Karena itu, agar lebih dirasakan oleh masyarakat, dia menyarankan perkebunan rakyat harus ditumbuhkan sebanyak-banyaknya. “Agar ekspor kelapa sawit ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat,” katanya seperti dikutip Prokal.co, kemarin.

“Kaltim ini sebenarnya sudah sangat bagus jumlah perkebunan rakyatnya, bahkan paling besar dibandingkan provinsi lain,” tambahnya.

Maraknya kampanye negatif oleh pesaing yang sama-sama menggeluti bisnis minyak nabati bisa saja menggerus pasar ekspor CPO Kaltim. Agar tidak menjadi korban persaingan tak sehat itu, dia meminta petani dan perusahaan perkebunan sawit mengantongi sertifikat Indonesian sustainable palm oil (ISPO). “Ini sebagai bukti komitmen memegang prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.

Agar lebih bernilai tambah, usaha kelapa sawit juga harus didiversifikasi. “Benua Etam harus memiliki lebih banyak industri turunannya,” katanya.

“Kita buat diversifikasi usahanya, agar TBS yang ditanam rakyat bisa dijual ke pabrik lalu diolah menjadi produk jadi. Dengan begitu, penghasilan masyarakat meningkat dan pasar di luar negeri semakin terbuka,” tambahnya.