Bengkulu, elaeis.co - Berdalih kekurangan anggaran dalam mewujudkan program Kampoeng Sanitasi Aman Layak Bersih (Samanih), Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta bantuan dana kepada 14 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di daerah tersebut.

Dalam proposal yang diajukan disebutkan bahwa bantuan akan disalurkan untuk sembilan desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program. Desa-desa itu masih kekurangan tempat pembuangan sampah dan masih ditemukan warga yang buang air besar sembarangan (BABS).

Tapi langkah itu menuai kritik dari petani sawit karena dianggap menghilangkan independensi pemerintah daerah (pemda).

Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu, Edy Mashuri MT mengaku prihatin sekaligus khawatir karena proposal bantuan dana dapat mempengaruhi hubungan emosional pemda dengan perusahaan.

"Ini bisa merugikan petani kelapa sawit. Jika hubungan emosional terbentuk, maka pemerintah tidak akan mampu bersikap objektif terutama ketika perusahaan menjalankan sistem yang merugikan masyarakat terutama petani sawit," katanya, Jumat (3/11).

Dia berpendapat bahwa Pemkab Mukomuko seharusnya mencari alternatif lain untuk mendukung program Kampoeng Samanih. Seperti meminta perusahaan mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar dua hingga tiga persen dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahun. "CSR bisa digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, termasuk program Kampoeng Samanih," sebutnya.

"Pertanyaannya sekarang, 14 perusahaan sawit ini sudah membayar CSR sesuai ketetapan atau belum? Itu yang seharusnya dikejar oleh Pemkab Mukomuko, bukan malah menjalankan proposal seperti kegiatan organisasi pemuda," tandasnya.

Anggota Pokja Kampoeng Samanih yang juga Kepala Bapelitbangda Mukomuko, Gianto MSi, mengakui telah mengajukan proposal permohonan bantuan dana ke 14 PKS. "Jika itu salah, kami selaku Pokja Perencanaan Kampoeng Samanih Kabupaten Mukomuko mohon maaf sebesar-besarnya. Ini semata-mata karena belum ada alokasi anggaran untuk mendukung program Kampoeng Samanih yang bertujuan meningkatkan sanitasi masyarakat," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Pemkab Mukomuko tidak pernah memaksa perusahaan sawit untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. "Silakan cek apa saja yang perusahaan berikan untuk program Kampoeng Samanih," ungkap Gianto.

Dia juga menjelaskan bahwa awalnya permintaan bantuan itu tidak disertai proposal. Namun beberapa perusahaan justru menyarankan agar Pemkab Mukomuko menyusun proposal permintaan bantuan resmi.

"Para pimpinan perusahaan di Mukomuko tidak ingin mengambil keputusan terkait pencairan bantuan tanpa adanya proposal yang memadai. Atas masukan dari pimpinan perusahaan, kami ikut saja. Tidak tahu kalau akhirnya menjadi ramai," pungkasnya.