SINABANG, elaeis.co  - Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Simeulue mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRK Simeulue untuk menghentikan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit di pulau yang sangat indah tersebut 

Desakan tersebut, seperti dikutip elaeis.co dari laman serambinews, Selasa (27/8/2024), diungkapkan dalam sebuah unjukrasa di Sinabang, ibukota Kabupaten Simeulue, Senin (27/8/2024).

Dalam orasinya, para aktivis mendesak Pemkab dan DPRK untuk menghentikan dan menutup aktivitas pembukaan lahan kelapa sawit di wilayah kepulauan itu.

Para mahasiswa beralasan kalau pembukaan lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di Simeulue diduga tanpa mengantongi izin resmi 

Mereka juga memerkirakan luas lahan yang dikelola tanpa izin saat ini sudah lebih dari 1.000 hektar (Ha).

Massa yang berorasi di depan kantor Bupati Simeulue dan DPRK Simeulue, meminta pemerintah tidak menutup mata dalam persoalan tersebut.

Aldi Irawan, selaku  koordinator Aliansi Cipayung Simeulue, mengatakan bahwa sudah hampir tiga tahun sebuah perusahaan sawit membuka lahan di Simeulue tanpa izin alias ilegal.

"Hutan kita dibabat tanpa izin. Seret tindakan kejahatan ke ranah hukum. Kami minta pimpinan daerah melek terhadap persoalan ini," tegas Aldi Irawan.

Setelah beberapa waktu orasi, massa kemudian diajak masuk ke dalam kantor Bupati Simeulue dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Teuku Reza Fahlevi.

Saat itu Pj Bupati didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). 

Di hadapan pendemo, Pj Bupati menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan menyatakan bahwa, Pemkab Simeulue telah merespon secara serius persoalan pembukaan lahan tersebut.

Pemkab Simeulue, kata Pj Bupati, telah mengeluarkan surat kepada perusahaan sawit dimaksud untuk mengehentikan sementara aktivitas pembukaan lahan sawit di daerah itu. 

Sementara itu, secara terpisah DPRK  juga mendukung penuh aspirasi para pendemo dan sama-sama menolak investasi ilegal di wilayah kepulauan Simeulue.