Medan, Elaeis.co - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VII Padang Lawas Utara (Paluta) meminta petani sawit calon peserta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menyiapkan dana pemetaan kebun. Ketiadaan anggaran jadi alasan.

Donald Simamora, salah satu Kepala Seksi di UPTD KPH VII Paluta, membantah melakukan pungli kepada para petani sawit yang meminta kebunnya dipetakan guna mendapatkan surat keterangan di luar kawasan hutan. “Kami meminta para petani PSR untuk membiayai proses pemetaan lahan sawit milik mereka,” katanya, kepada Elaeis.co, Selasa (15/6).

“Mana ada anggaran kami. Tentu saja yang membiayai ya pihak yang melaksanakan PSR-lah,” sambungnya.

Andai para petani sawit tak punya duit, Donald menyarankan mereka meminta bantuan ke Dinas Pertanian setempat. “Atau dari siapa pun yang berwenang dalam PSR ini. Kalau kami ke lapangan untuk pemetaan, dari mana anggaran kami? Siapa yang mengongkosi transportasi kami, makan kami, dan semuanya?” tukasnya.

Dia membantah pihak UPTD KPH VII Paluta menentukan nominal Rp 200.000 per hektar untuk biaya pemetaan itu. “Lagian, kalau nanti pemetaannya sampai ke gunung-gunung sana, apa cukup duit segitu,” katanya.

Terkait peta polygon sumbangsih sebuah perusahaan sawit swasta di Kecamatan Huristak kepada para petani sawit, Donald mempertanyakan legalitasnya. “Siapa nanti yang bisa mempertanggungjawabkan peta polygon pihak swasta itu. Yang punya kewenangan itu kan kami,” tegasnya.