Sangatta, elaeis.co – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, Yan Ipul SPd, menyoroti alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, terutama di Dapil IV yang meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen.

“Masyarakat di dapil saya banyak yang beralih ke sawit,” ungkap politikus Gerindra itu dalam keterangan resmi dikutip Rabu (9/10).

Menurutnya, warga yang sudah memiliki dan merawat kebun sawit cenderung memiliki penghasilan di atas UMR. Hal itu membuat masyarakat lain tertarik juga mengusahakan sawit.

Baca juga: Alfedri Mulai Susun Peta Jalan Keberlanjutan Industri Sawit di Siak

"Namun untuk mendapatkan hasil yang diimpikan, banyak yang harus menebang kebun coklat dan kebun cengkeh. Bahkan membuka kawasan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Lokasi yang jauh tetap mereka datangi untuk buka lahan,” bebernya.

“Di beberapa desa seperti Muara Wahau dan Kongbeng, kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dari upah minimum tahun 2024 sebesar Rp 3.515.324. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghasilan dan kebutuhan hidup. Penghasilan masyarakat seringkali tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, makanya mereka mencari sumber penghasilan lain,” tambahnya.

Yan menekankan bahwa meskipun industri sawit dapat meningkatkan pendapatan, namun dampak lingkungan dari pembukaan lahan di kawasan hutan harus menjadi perhatian serius.

Baca juga: Tak Hanya Keberlanjutan, Sektor Perkebunan juga Hadapi Sederet Tantangan ini

“Memang benar bahwa membuka kebun sawit dapat meningkatkan penghasilan, namun kita juga harus memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi, namun tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan perlindungan lingkungan sangat penting. Dia mendorong agar ada kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Baca juga: Hulunisasi Penting Untuk Keberlanjutan Kelapa Sawit

DPRD Kutim melalui Komisi D yang dipimpinnya akan terus bekerja untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. “Kami perlu memikirkan solusi jangka panjang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.