Jakarta, elaeis.co - Tiga bulan belakangan, menjadi situasi paling berat bagi industri sawit Indonesia. Situasi yang notabene bikinan pemerintah sendiri, bukan oleh gejolak pasar dunia atau huru-hara yang kemudian membikin minyak sawit tak laku. 

Setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) nyungsep dan Crude Palm Oil (CPO) benar-benar membikin ratusan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tutup dan buka tutup lantaran tanki timbun sudah penuh, pemerintah mulai melunak dengan menyuruh Menteri Keuangan Sri Mulyani meniadakan pungutan ekspor yang tadinya bertengger di angka USD200 perton CPO. 

Kebijakan itu dianggap menjadi bagian dari cara terbaik agar 7,2 juta ton CPO yang kini ngendon di tanki-tanki timbun segera mengalir jauh. Biar PKS bisa lancar beroperasi lagi dan harga TBS menanjak.

Biar persoalan yang sama tak terulang lagi dan ke depan industri kelapa sawit lancar, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) pun kemudian menyodorkan lima solusi.  

Baca juga: Wayan Supadno: Petani dan Pengusaha Sawit Itu Investor, Tolong Hargai!

Pertama, pemerintah harus punya sistem satu data perkebunan sawit yang kongkrit, biar orang benar-benar tahu berapa luas dan produksi kelapa sawit Nasional. Dengan begitu, siapapun akan gampang memonitor neraca CPO.

Terus, pemerintah musti bisa mengupayakan agar konsumsi dalam negeri meningkat. "Kalau sekarang konsumsi dalam negeri hanya sekitar 38 persen. Sisanya dikirim ke luar negeri. Ke depan ini kita balik. Konsumsi dalam negeri 65 persen," urai Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung kepada elaeis.co jelang siang tadi.  

Biar model ini terjadi, insentif khusus tentu harus ada. Biar investor tertarik berbisnis minyak sawit ke Indonesia. 

"Kalau ini bisa dilakukan, pemerintah enggak perlu lagi membikin Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang terlampau besar. Sebab pemerintah sudah akan dapat Corporate Tax yang tinggi oleh perubahan pasar tadi. Selain itu, lapangan kerja akan meningkat dan semua sistem akan berputar,” doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini mengurai. 

Usulan selanjutnya, pemeirntah memberi dukungan untuk pendirian pabrik, baik CPO maupun minyak goreng yang dikelola oleh koperasi milik petani. 

"Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat tentu harus tetap digenjot. Salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," katanya. 

Yang terakhir adalah; sudah saatnya Badan Sawit Indonesia (BADASI) didirikan. Badan ini langsung di bawah presiden. Jadi tak lagi direcoki banyak lembaga kayak sekarang. ""Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) langsung di bawah BADASI. Jadi, semua yang terkait sawit, otoritasnya ada di BADASI," ujarnya

.