Bengkulu, elaeis.co - Hingga saat ini petani swadaya merasa masih dianak tirikan di Provinsi Bengkulu. Tidak hanya soal harga tandan buah segar (TBS) yang lebih rendah dibandingkan petani plasma, bahkan ketika petani swadaya ingin bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) pun dipersulit.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Bengkulu, Jon Simamora mengatakan, sebetulnya banyak petani swadaya di Bengkulu yang ingin bermitra dengan pabrik kelapa sawit, namun sepertinya proses itu dipersulit hingga tidak kunjung selesai hingga hari ini.

"Banyak petani swadaya yang ingin bermitra dengan PKS di Bengkulu dipersulit," kata Jon, kemarin.

Jon mengatakan, padahal jumlah petani swadaya sekitar 90 persen di Bengkulu. Sementara dari 33 PKS yang ada di Bengkulu, hanya 8 PKS yang memiliki kebun sendiri. Artinya, banyak PKS yang mengandalkan TBS dari petani.

"Tapi PKS mempersulit petani menjadi mitra, saya pikir ini adalah cara PKS agar tetap membeli TBS dengan harga rendah dari petani swadaya," tutur Jon.

Menurut Jon, berdasarkan jumlah PKS yang memiliki kebun di Bengkulu, seharusnya PKS mengayomi petani disekitarnya. Namun yang terjadi justru terkesan seolah-olah PKS menciptakan keadaan agar mereka bisa membeli TBS petani dengan harga secara sepihak.

"Yang paling disayangkan dalam tata niaga harga TBS pada Permentan 01 Tahun 2018, pemerintah hanya memperhatikan petani mitra. Tetapi untuk petani non-mitra sendiri tidak diakomodir hak-haknya,” ujar Jon.

Untuk itu Jon berharap agar pemerintah pusat dapat segera membuat peraturan yang tidak memberikan ruang bagi PKS untuk bertindak sepihak terhadap petani sawit swadaya.

"Kami sangat berharap agar pemerintah pusat bisa memikirkan nasib petani swadaya di Bengkulu," pungkasnya.