Jakarta, elaeis.co - Lantaran mendapat keluhan dari para petani kelapa sawit, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus subsidi pupuk bagi para petani kelapa sawit. Terutama bagi petani swadaya.

Sultan juga menyayangkan jika perkebunan kelapa sawit justru dihilangkan dari daftar komoditas yang termasuk harus mendapatkan subsidi pupuk. "Sekarang akibat kebijakan pemerintah itu petani kecil harus bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi," katanya.

Bagaimana tidak, kata Sultan kini petani harus merogoh kocek lebih dalam sebab harga pupuk tiap karungnya mencapai Rp1 juta. Seperti di wilayah Bengkulu.

Akibat kesulitan memenuhi kebutuhan itu, kini produksi kebun kelapa sawit milik petani anjlok sampai 50 persen.

Harapan Sultan tadi tentu didukung oleh para petani kelapa sawit. Malah, kata Dermawan Harry Utomo, selaku Ketua Bidang Hukum& advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, jika subsidi itu diberlakukan oleh pemerintah melalui BPDPKS, ada baiknya diprioritaskan untuk petani yang tengah mengajukan program PSR.

"Karena agar kelembagaannya menjadi  proaktif dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksinya," katanya, Sabtu (25/2).

Lewat kelembagaan tadi katanya, kesejahteraan petani akan semakin terjamin. Sementara kebun juga terjaga dengan baik.

"Kelembagaan itu menaungi petani sawit swadaya yang hanya punya 2-4 hektar saja. Jadi akan lebih maksimal sasarannya," tuturnya.

Cara ini kata dia juga untuk memancing antusiasme petani kelapa sawit swadaya untuk ikut menggalakkan program PSR. Puncaknya target kelapa sawit berkelanjutan oleh pemerintah tercapai.