Pekanbaru, Elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat mengiurkan bagi sebagian orang lantaran ada duit didalamnya. Sejak 1 Juni 2020, angka yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meningkat dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta untuk setiap hektare lahan perkebunan yang diremajakan.

Untuk itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung meminta kepada BPDPKS lebih jeli dalam menentukan suatu kebijakan demi terselenggaranya program PSR kearah lebih baik lagi setiap tahunnya.

"Kebijakan dan evaluasi dana PSR ini harus betul-betul diperhatikan. BPDPKS juga perlu membikinkan standar RAB. Supaya nanti, ketika kami dan teman-teman lainnya melakukan pendampingan tidak salah. Jangan nanti gara-gara ada kekeliruan terhadap aturan yang dibikin, kita dipanggil aparat penegak hukum," kata Gulat dalam wabinar yang ditengok Elaeis.co, Rabu (1/9).

Soalnya, ayah dua anak ini mengaku sempat bingung aturan PSR dibeberapa daerah yang mestinya hal itu tidak terjadi. 

"Misalnya, penumbangan sawit di kabupaten beda koperasi. Ada yang 63 ribu hektare, ada yang 82 ribu hektare, bahkan ada juga yang 42 ribu hektare. Tidak sama luasannya. Jadi, apa yang menjadi patokannya," kata dia.

Belum lagi, kata Gulat, standar acuan rekanan PSR sampai saat ini juga membingungkan. 

"Jangan tukang gali parit, tiba-tiba jadi kontraktor PSR, tolong pengalaman di sekian tahun-tahun lalu itu tidak terulang lagi. Kita berharap PSR ini kedepannya lebih baik lagi," kata dia.