https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Apkasindo Sumbar Desak BPDPKS Realisasikan Pembangunan PKS Petani di Dharmasraya

Apkasindo Sumbar Desak BPDPKS Realisasikan Pembangunan PKS Petani di Dharmasraya

Kebun sawit di Dharmasraya. Foto: Dok. Elaeis


Padang, elaeis.co - Merespon keluhan petani Dharmasraya yang hasil kebunnya tak tertampung oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada, Apkasindo Sumatera Barat (Sumbar) mendesak BPDPKS untuk realisasikan pembangunan PKS petani di wilayah tersebut. Jika hadir, PKS petani tersebut dinilai dapat menyerap hasil kebun petani lebih maksimal.

"Kita sudah usulkan ke BPDPKS untuk segera merealisasikan pembangunan PKS petani di Dharmasraya. Sebelumnya kan BPDPKS telah umumkan beberapa wilayah yang mendapat dukungan pembangunan PKS petani itu," kata Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur kepada elaeis.co, Kamis (13/7).

Usulan itu sendiri, katanya, telah disampaikan sejak satu tahun yang lalu. Namun hingga kini belum terealisasi pembangunan tersebut.

"Saat ini kita tengah desak untuk pembangunan PKS petani ini. Sebab petani Dharmasraya sudah menjerit hasil kebunnya sering busuk lantaran tidak tertampung," paparnya.

Sebagai pengingat saat ini petani kelapa sawit di Dharmasraya hanya bisa pasrah. Padahal seharusnya petani sumringah lantaran saat ini adalah momen panen raya.

Namun apa boleh buat, kata Ketua DPD Apkasindo Dharmasraya petani hanya kembali gigit jari. Sebab pabrik kelapa sawit yang ada di wilayahnya tidak mampu menampung hasil kebun petani yang saat ini produksinya melimpah.

"Saat ini panen raya, tapi petani justru bingung karena tidak ada PKS yang mampu membeli hasil kebun sekaligus," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (12/7).

Diceritakannya, di Dharmasraya hanya ada dua PKS yang beroperasi. Dimana kapasitasnya hanya 30 ton/jam. Sedangkan luas kebun kelapa sawit di wilayah itu mencapai 90.000 hektar. Sehingga hasil produksi kebun tidak tertampung.

"Ini yang menjadi permasalahan. Apalagi dua tahun ke depan, mungkin lebih parah bisa-bisa hasil kebun petani busuk tidak terjual," ujarnya.

Akibat batas penampungan itu, akhirnya hasil kebun petani harus mengantri. Bahkan sampai 2 atau 3 hari berada di mobil angkutan menunggu pembongkaran.

"Dengan begitu maka kualitas kelapa sawit petani menurun. Sehingga PKS justru membelinya dengan harga murah. Yakni hanya Rp1.900/kg," paparnya.

Harga itu lebih rendah sampai Rp600/kg dibandingkan harga penetapan yang saat ini mencapai Rp 2450/kg. Untuk itu Jon berharap pemerintah segera mencari investor untuk mendirikan kebun kelapa sawit di wilayahnya.

"Atau paling tidak berikan kesempatan petani untuk mendirikan PKS mandiri," tandasnya.

Komentar Via Facebook :