Padang, elaeis.co - Karena jumlah penduduk yang menggantungkan sumber ekonominya dari kelapa sawit cukup banyak, wajar kalau kelembagaan para petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperkuat.

"Dalam konteks kasus seperti ini, peran stakeholder terkait sangat diperlukan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jufri Nur.

Kepada elaeis.co melalui sambungan telepon, Minggu (9/4), Jufri Nur mengatakan banyak yang bisa dilakukan petani sawit bila memiliki wadah berupa kelembagaan petani yang kuat.

"Termasuk bargaining (tawar-menawar) harga dengan pihak pabrik kelapa sawit," tambahnya.

Apalagi, menurut Jufri Nur, dari ratusan ribu hektar areal perkebunan kelapa sawit di Sumbar, sebagian besar di antaranya adalah petani swadaya.

"Tahu sendirilah petani swadaya yang mengupayakan sendiri areal perkebunan kelapa sawitnya, beda dengan petani bermitra yang punya bapak angkat," Jufri Nur mengimbuhkan.

Tapi, menurut Jufri Nur, karena perhatian dari stakeholder terkait petani sawit di daerah itu relatif kurang, upaya untuk memperkuat kelembagaan petani sawit juga relatif terabaikan.

Sumbar merupakan salah satu daerah dengan hamparan kebun sawit cukup luas di Indonesia, termasuk 10 provinsi yang memiliki kebun sawit terluas, dan menduduki posisi ke-5 di Pulau Sumatera.

Luas perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai 385.921 hektare, yang tersebar di sejumlah kabupaten seperti Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan, Agam, Sijunjung, Pasaman, dan Limapuluh Kota.

Dari total lahan kebun sawit tersebut, lebih dari setengahnya atau 219.661 hektar sekitar 56,92 persen merupakan kebun rakyat. Sisanya, 41,75 persen atau 161.113 Ha adalah milik perusahaan swasta.