Palembang, elaeis.co - Kemarin, menjadi kali keempat Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) itu dibahas di Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (Disbun Sumsel) itu. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TPHTBS) duduk bersama di ruang rapat Kadisbun Sumsel di kawasan jalan Sudirman Palembang. 

Tapi sayang, poin-poin yang dianggap oleh Apkasindo Sumsel sangat memberatkan petani dalam indek 'K', solusinya mentok. 

Indek 'K' sendiri adalah poin-poin pembiayaan yang musti dipotong dalam setiap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS). Di dalam Indeks K itu termasuklah BOTL tadi.  

Pada rapat yang juga dihadiri oleh Dekan Fakultan Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Andy Mulyana, 2 orang perwakilan GAPKI dan Tim P2HTBS Disbun Sumsel itu, ketahuan bahwa selama ini, dari 2,63?saran dana BOTL, yang dimasukkan GAPKI dalam indeks 'K' hanya 1,67%. 

"Persentase itu cuma untuk kebutuhan GAPKI. Sisanya yang menjadi hak petani dan asosiasi tidak dimasukkan," cerita Wakil Ketua DPW Apkasindo Sumsel, M Yunus, saat berbincang dengan elaeis.co, tadi siang. 

Alasannya kata ayah dua anak ini, kalau petani dan asosiasi butuh pembiayaan, usulannya pakai proposal saja. 

Sebab dalam setahun sudah ada Rp1 miliar yang disiapkan untuk petani yang butuh, termasuklah untuk biaya Tim P2HTBS. Tapi itu tadi, mintanya pakai proposal. 

Yunus mengaku sempat bertanya kemana proposal ditujukan dan sumber duit yang Rp1 miliar itu dari mana. Enggak mungkin duit itu gratis begitu saja. "Tapi pertanyaan saya enggak berjawab," katanya. 

Lebih jauh lelaki 54 tahun ini cerita, sebenarnya masih ada sederet pertanyaan petani yang belum terjawab terkait Indeks K. Termasuklah pencantuman besaran biaya transportasi yang terkesan suka-suka. 

"Biaya transportasi itu tidak transparan dan besarannya tak masuk akal. Masak untuk jarak 200 kilometer Rp400 perkilogram? Nah, angka itu sempat kami protes dan akhirnya turun menjadi Rp200 perkilogram. Angka ini sebenarnya masih tergolong mahal," ujarnya. 

Lantaran rapat itu berujung buntu kata Yunus, Apkasindo bakal segara membawa persoalan ini kepada Gubernur Sumsel.

Seperti dilansir Gatra.com, Kabid Komunikasi, Publikasi dan Kampanye Positif GAPKI Sumsel, Anung Riyanto mengaku cuma mendampingi dalam rapat kemarin. 

"Yang paham itu bidang kemitraan. Saya memang hadir di sana, tapi hanya mendampingi," katanya. 

Dalam catatan elaeis.co, persoalan BOTL ini tidak hanya mencuat di Sumsel, tapi juga di Sumatera Barat (Sumbar) dan Riau. Rata-rata petani mengaku tidak pernah mencicipi seperti apa rasa duit BOTL itu.