Bengkulu, elaeis.co - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu meminta agar aparat penegak hukum menindak penghambat investasi di Provinsi Bengkulu.

Permintaan APKS bukan tanpa dasar. Pasalnya belum lama ini, terjadi kasus sejumlah individu menuduh perusahaan kelapa sawit tidak memiliki izin yang beroprasi di Bengkulu. Padahal perusahaan tersebut memberikan kontribusi positif bagi daerah.

"Masyarakat yang tanpa dasar mencari kesalahan perusahaan harus diproses hukum karena tindakan mereka dapat merugikan sektor kelapa sawit," kata Ketua APKS Bengkulu, Edy Mashury kepada elaeis.co, Kamis (21/12).

Bahkan menurut Edy seringkali para penghambat investasi itu tidak memiliki data yang lengkap terkait tuduhan kepada perusahaan sawit.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum diambil hanya jika ada bukti yang kuat dan berdasarkan fakta yang jelas," pungkasnya