Siak, Elaeis.co - Ketua DPRD Siak Azmi naik pitam saat disebut-sebut ikut dalam pertemuan antara sejumlah masyarakat dengan manajemen PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) di Pekanbaru, belum lama ini.

Dalam pertemuan itu, kabarnya masyarakat telah menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Azmi pun disebut-sebut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kepada Elaeis.co, Azmi meluapkan kekesalannya karena namanya dicatut dalam pertemuan itu. Hal itu diketahuinya saat membaca pemberitaan pada Sabtu (14/8) malam kemarin.

"Dalam pemberitaan itu saya disebut menghadiri pertemuan itu, saya sampaikan itu bohong. Saya saja tidak tahu ada pertemuan itu. Luar biasa mereka memfitnah saya," kata Azmi saat bincang-bincang dengan Elaeis.co di Siak, Minggu (15/8).

Yang membikin ayah tiga anak ini tak habis pikir, nama Asisten I Sekdakab Siak Budhi Yuwono juga dicatut dalam pertemuan itu. Bahkan nama Plt Sekda Provinsi Riau, juga dikaitkan-kaitkan dalam pertemuan itu.

"Masak disebut pertemuan itu dijembatani oleh Pemprov Riau. Padahal sudah jelas, pertemuan antara masyarakat Buatan I dan Buatan II dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau pada 30 Juli 2021 lalu itu, deadlock. Tidak ada hasilnya," kata dia.

"Yang ngotot waktu pertemuan itu ingin jalin kerjasama kembali antara masyarakat dengan perusahaan, kan Kepala Dinas LHK Riau Mamun Murod. Bahkan Plt Sekdaprov Riau langsung memotong pembicaraan Pak Murod saat ingin menyodorkan kertas perjanjian kerjasama kembali antara masyarakat dengan perusahaan. Penghulu Kampung Buatan I, Pak Ali Parmidi yang berbicara di media itu kan juga hadir waktu itu. Masak dia tak tahu hasil rapat di Kantor Gubernur Riau itu nihil alias tak ada titik temunya," kata dia.

Azmi pun berencana memanggil Ali Parmidi untuk mengklarifikasi pencatutan namanya di pemberitaan tersebut. Menurut Azmi, munculnya namanya di pemberitaan itu sangat merugikan dirinya karena dari awal telah berjuang bersama-sama masyarakat untuk mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IKP) PT WSSI.

"Dalam waktu dekat ini akan kita panggil secara resmi. Agar semua tahu, sudah banyak orang yang mau berjumpa dengan saya tentang PT WSSI ini. Bahkan, ada yang bilang dari pihak perusahaan, ini itu lah. Tapi semua saya tolak. Dari awal sampai saat ini niat saya tetap sama. IPK itu dicabut, kayu itu biarlah dikelola oleh koperasi sebagai kompensasi 20 tahun masyarakat telah dibohongi oleh perusahaan. Dan, soal pencabutan IUP perusahaan sudah berjalan. Sekali lagi saya sampaikan, niat saya dari awal seperti tadi, biarlah orang-orang berbicara apa tentang saya, yang penting saya akan terus berjalan sesuai koridor saya sebagi wakil rakyat," kata politisi Golkar ini.

Terpisah, Penghulu Kampung Buatan I Ali Parmidi membantah bahwa pertemuan di Pekanbaru itu dihadiri Ketua DPRD Siak Azmi. 

"Pak Ketua tak ada hadir. Begitu juga dengan Pak Asisten I Sekdakab Siak Budi Yuwono. Saya juga tak pernah menyebut di media bahwa keduanya hadir," kata dia.

Ali menjelaskan yang hadir pada pertemuan pada 11 Agustus 2021 lalu itu dia, Kepala Desa Buatan II Juanidi Chandra, Anggota DPRD Siak dari Partai Gerindra Robi Cahyadi dan sejumlah tokoh masyarakat Kampung Buatan I dan Buatan II.

"Jadi, kapasitas saya hadir waktu itu mewakili masyarakat. Begitu juga dengan Penghulu Kampung Buatan II. Dalam pertemuan itu kita sepakat, menjalin kerjasama kembali dengan perusahaan untuk membangun kebun sawit Plasma kepada masyarakat seperti yang pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Tindak lanjut dari realisasi kesepakatan dimulai terhitung 21 hari sejak pertemuan itu," kata Ali dikonfirmasi Elaeis.co melalui telepon seluler, Minggu.

"Kalau soal kayu, Kampung Buatan I mendapatkan fee Rp30 ribu per ton. Begitu juga dengan Kampung Buatan II. Itu sudah kami sepakati. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menyebut Ketua DPRD dan Pak Budhi hadir dalam pertemuan itu," kata Ali yang berkali-kali menyebut Ketua DPRD Siak Azmi dan Budhi Yuwono tidak hadir dalam pertemuan itu.