https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Arteria Dahlan Minta Perkebunan dan Penambangan Ilegal Segera Ditertibkan

Arteria Dahlan Minta Perkebunan dan Penambangan Ilegal Segera Ditertibkan

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan. (Istimewa/Elaeis)


Pekanbaru, elaeis.co - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, menyoroti sejumlah persolan yang ada di Riau. Mulai dari luas lahan perkebunan yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan, kebun dalam kawasan hingga pertambangan emas ilegal. 

Persoalan-persoalan itu dibahas Arteria salam rapat bersama Forkopimda Riau saat Komisi III berkunjung ke Pekanbaru, Jumat (15/4) kemarin lusa. 

"Banyak hal yang kita bahas. Mulai dari masalah pertambangan, masalah kebun, dan juga penyelundupan," kata  Arteria.

Saat rapat tersebut, Arteria menyebutkan bahwa pihaknya meminta atensi khusus dari Polda Riau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dia meminta agar Polda Riau segera menertibkan kebun-kebun yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

"Kami mencermati masalah perkebunan. Di mana banyak lahan yang melebihi luasan HGU, dan juga banyak lahan yang masuk ke kawasan hutan lindung. Kami ingin segala sesuatunya dibuat tertib kembali," ujarnya. 

Bukan hanya itu, politisi PDIP itu juga meminta agar pihak terkait di segera melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan terlantar di Riau. Agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. 

"Masalah pertambangan, kami berharap tambang-tambang ilegal bisa dilakukan penegakan hukumnya. Ada tambang-tambang emas ilegal di Kuansing maupun di Inhu. Kami minta ditertibkan," kata dia. 

Persoalan penyeludupan barang-barang ilegal juga menjadi perhatian Komisi III. Menurut Arteria, saat ini aksi-aksi penyelundupan tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. Akan tetapi terkesan ada pembiaran oleh petugas yang berwenang. 

"Kami juga menyikapi penyelundupan-penyelundupan tekstil, rokok, makanan dan minum, juga barang elektronik yang memang dilakukan secara terang-terangan, tetapi dibiarkan begitu saja," ujarnya. 

"Padahal kita punya Bea Cukai, kita punya Dirjen Perhubungan Laut, kita juga punya berbagai perlengkapan negara yang memastikan agar hal tersebut tidak terjadi. Kami meminta Pak Kapolda menjadi leading sektor untuk mengamankan hal tersebut," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :