Delta Pawan, elaeis.co - Pengurus 12 Dewan Pimpinan Unit (DPU) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan tingkat kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (kalbar), resmi dilantik. Pengukuhan pengurus itu dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dibuka oleh Wakil Bupati Ketapang, H Farhan.

Pada kesempatan itu Farhan mengajak Apkasindo Perjuangan menjadi mitra pemerintah daerah menjadikan petani sawit mandiri di Kabupaten Ketapang menjadi petani yang maju dan berkembang. 

“Dan setelah dilantik, pengurus di tingkat kecamatan diharapkan langsung bekerja melakukan pembentukan pengurus di tingkat desa di tiap kecamatan agar semua petani sawit bisa terorganisasikan dengan baik," katanya melalui keterangan resmi Pemkab Ketapang.

“Petani kita berusaha dengan modal sendiri, kekuatan sendiri, mereka melakukan penanaman sawit dan replanting. Tapi dengan bergabungnya mereka di organisasi ini, mengikuti FGD, tentu mudah mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan pemerintah serta informasi sumber pendanaan,” tambahnya.

Dia juga berharap dengan adanya wadah organisasi ini maka para petani sawit dapat mengetahui cara bertani dan mengelola perkebunan sawit rakyat dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatannya.

Dia juga meminta Apkasindo Perjuangan mengajak seluruh anggotanya mengurus Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). "Informasikan kepada anggota akan pentingnya memiliki STD-B bagi petani sawit mandiri. Pengurusan tidaklah begitu sulit," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Provinsi Kalbar telah mengarahkan pembangunan komoditi perkebunan di Ketapang seluas 1.108.000 hektare pada kurun 2014 - 2034. Khusus komoditi kelapa sawit, alokasinya seluas 920.000 hektare.

"Sejauh ini telah diterbitkan izin usaha perkebunan (IUP) seluas 777.329,55 hektare untuk 76 perusahaan. Dari 76 perusahaan itu, 34 diantaranya punya pabrik kelapa sawit (PKS)," papar.

Realisasi penanaman kelapa sawit sudah mencapai 463.064,66 hektare. Sementara kebun mandiri atau swadaya yang sudah mendapatkan STDB baru seluas 4.367,64 hektare yang dikelola 1.343 pekebun. 

"Di Ketapang juga sudah banyak kebun yang memasuki usia peremajaan, terutama kebun eks pir trans. Tahun ini target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 2.500 hektare," ungkapnya.

"Apkasindo Perjuangan diharapkan berperan aktif mendukung realisasi program yang langsung bersentuhan dengan petani ini," imbuhnya.

Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Kalbar, Andreas Lani, mengatakan, saat ini persoalan yang umum dihadapi petani di daerah itu adalah legalitas kebun sawit, bibit ilegitim, dan mahalnya harga pupuk.

“Petani sawit di Kalbar ini tidak banyak yang mengetahui tentang masalah lahan. Bisa saja mereka misalnya menanam sawit di lahan gambut, pasir atau kawasan yang tidak boleh ditanami sawit. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada mereka, agar petani sawit mandiri ini menanam sawit di lahan yang benar,” bebernya.

Terkait bibit, menurutnya, banyak petani menanam bibit yang tidak berkualitas dan tidak bersertifikat karena dibeli secara online. "Padahal pertimbangan utama mencari bibit sawit adalah yang kualitas minyaknya paling bagus, bukan yang terlihat bagus," tandasnya.