Kalteng, elaeis.co - Beberapa waktu lalu bentrok terjadi antara masyarakat dan pihak kepolisian di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, provinsi Kalimantan Tengah. Bentrok ini terjadi saat massa menuntut pembebasan 6 orang masyarakat yang diamankan pihak kepolisian lantaran memanen kebun kelapa sawit PT BJAP.

Pemanenan ini sendiri dilakukan masyarakat lantaran tuntutan mereka terkait pembangunan kebun plasma sebesar 20% tidak digubris oleh pihak perusahaan. Meski telah bertahun-tahun perusahaan tersebut beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua Aspek-PIR Kalteng, Yusroh Fataqin kepada elaeis.co menceritakan peristiwa tersebut terjadi memang lantaran masyarakat kesal karena tidak ada kepedulian dari pihak perusahaan. Bahkan juga dari pemerintah.

Bukan hanya khusus pada tuntutan pembangunan kebun plasma saja, namun banyak faktor yang dirasakan oleh masyarakat.

"Massa itu merupakan warga asli Kalimantan Tengah yakni suku Dayak. Mereka menuntut pembangunan kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan. Karena ini wajib ya seharusnya perusahaan memenuhi permintaan mereka. Namun mereka justru tidak pernah mendapatkan kepastian baik itu dari perusahaan maupun dari pemerintah setempat. Akhirnya mereka panen sendiri kebun kelapa sawit itu," paparnya Senin (17/7).

Selama ini, lanjut Yusroh, masyarakat tidak mengerti cara untuk mendapatkan kebun 20% dari total luas kebun yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga masyarakat mengambil langkah untuk langsung menuntut kepada perusahaan.

Terlebih masyarakat juga tidak pernah mendapatkan kepedulian untuk kesejahteraan mereka dari pihak perusahaan. Bahkan pemerintah dinilai lebih condong pada perusahaan, bukan kepada masyarakat.

"Mereka adalah warga asli Kalteng atau pribumi. Namun kesejahteraan mereka justru tertinggal dari masyarakat transmigrasi pemerintah.  Ini yang membuat sedikit muncul kecemburuan sosial. Apa lagi segala urusan mereka seperti dipersulit," bebernya.

Tak kecil kemungkinan faktor ini juga menjadi salah satu pemicu kemarahan massa hingga menuntut kebun plasma tersebut. Disamping memang perusahaan yang tidak peduli.

"Kita Aspek-PIR telah perjuangkan dengan mengajukan ke beberapa perusahaan. Namun memang perusahaan belum berkenan dan menolak. Seharusnya pemerintah turun tangan dan mendampingi masyarakat tersebut. Kita berharap ada solusi sehingga masyarakat, perusahaan serta pemerintah kembali harmonis," tandasnya.