Jakarta, elaeis.co - Lima organisasi kelapa sawit, yakni Apkasindo, Samade, Formasi, Santri Tani Nahdlatul Ulama dan Aspekpir, hari ini menggeruduk Kedubes Uni Eropa dan Istana Kepresidenan di Jakarta. Selain itu massa juga melakukan aksi di gedung Kementerian Luar Negeri.

Ketua Umum Aspekpir, Setiyono, mengatakan aksi damai ini dilakukan buntut dari adanya upaya boikot yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia. Bahkan pihaknya menilai ada diskriminasi terhadap petani kelapa sawit.

"Kami petani kelapa sawit, hidup dari kelapa sawit, maka seharusnya Uni Eropa menghormati dan menghargai petani kelapa sawit. Kami menolak adanya diskriminasi kelapa sawit," ujarnya, Rabu (29/3).

Ia mengatakan sesuai dengan petisi dalam aksi tersebut pihaknya meminta agar UE mencabut pasal peraturan deforestasi yang dinilai  tidak adil menargetkan petani non-Eropa dan membebaskan petani dari "EUDR". Sepatutnya tidak ada diskriminasi dalam hal ini.

"Mereka juga harus menghormati dan mengakui standar ISPO serta peraturan terkait sawit yang belaku di Indonesia. Dalam skema sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi semua pelaku industri minyak sawit Indonesia, termasuk petani. Regulasi di Indonesia sudah mendukung upaya intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan menolak deforestasi. Ini kan sudah jelas," katanya.

Dalam aksi itu, massa juga menuntut agar UE mencabut pelabelan “Risiko Tinggi” untuk negara Indonesia yang menjadi objek dari peraturan tadi.

Lalu memastikan Uni Eropa ke depannya tidak lagi menyerang dan mendiskreditkan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman penyebab deforestasi. Terakhir massa meminta UE melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada jutaan petani sawit yang akan terdampak kebijakan diskriminatif "EUDR" tersebut.