Jambi, elaeis.co - Permintaan pencabutan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang dilontarkan Ombudsman RI beberapa hari lalu didukung oleh petani sawit.

Ketua DPW Samade Provinsi Jambi, Suroso, menilai kebijakan DMO sebenarnya bertujuan bagus.

"Secara teorinya bagus, untuk menjaga stok minyak sawit di dalam dalam negeri. Tapi prakteknya pemerintah tak berkutik ketika berhadapan dengan perusahaan besar. Sehingga DMO itu tidak bisa berjalan," kata petani sawit yang tinggal di Kabupaten Muarabungo itu, Sabtu (17/9).

Menurut dia, pemerintah harus tegas dalam bersikap terkait persoalan ketersediaan stok dalam negeri dan ekspor ke luar negeri.

"Kalau memang mau dilepas, ya dilepas semuanya. Kalau DMO mau diterapkan, laksanakan sesuai aturan. Bagi yang melanggar langsung kena sanksi yang tegas," katanya.

Ironisnya, menurutnya, selama ini justru petani yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak jelas ujungnya.

"Selalu petani yang ditekan-tekan, diatur-atur. Tapi petani sawit malah tak dapat pupuk subsidi lagi, semua nggak dapat. Sementara harga sawit murah. Jadi, percuma saja banyak kebijakan. Kalau memang gak ada subsidi bagi petani sawit, ya sudah ekspornya biarkan ikut pasar saja. Jadi harga bersaing, kalau harga sudah bersaing petaninya bisa survive," katanya.

Dia yakin pencabutan DMO adalah langkah awal untuk mendongkrak harga TBS. "Pasti harga naik lagi, karena PKS pasti akan berebut buah semua," katanya.