Pontianak, elaeis.co – Industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditas kunci yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melihat perannya yang penting, pemerintah memandang bahwa  tata kelola industri kelapa sawit harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Melalui mandat Presiden Republik Indonesia kepada Menko Marinves, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan audit terhadap tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Dengan menurunkan timnya ke berbagai provinsi sentra sawit, BPKP mengumpulkan data mulai dari kebun, pabrik, hingga pabrik turunannya

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) menerjunkan tim melakukan audit untuk mengetahui gambaran tata kelola industri kelapa sawit yang berjalan di daerah itu saat ini. Sebagai provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Indonesia, Kalbar menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam daftar audit BPKP.

Audit langsung dikomandoi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Ayi Riyanto.

Beberapa hari lalu Ayi didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi, Pengendali Teknis Bidang Investigasi Redjo Eko Warsito beserta tim menyambangi Sekretaris Daerah Kalbar Harisson guna mendiskusikan langkah selanjutnya dalam rangka audit tata kelola industri kelapa sawit.

Sebagai bentuk dukungannya, Harisson lantas memfasilitasi pertemuan BPKP dengan pihak-pihak terkait guna mendiskusikan langkah strategis dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit serta penguatan pengendalian dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembangunan nasional pada sektor perkebunan dan industri kelapa sawit.

Dalam pertemuan tersebut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius IK, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalbar Frans Zeno, dan Inspektur Provinsi Kalbar Marlyna Almuthahar.

Ayi lantas menjabarkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah identifikasi guna meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir di Kalbar.

"Seperti peningkatan demand, optimalisasi pabrik turunan CPO, dan lain sebagainya," katanya melalui keterangan resmi Kominfo BPKP Kalbar.

Harisson mendukung langkah para auditor internal BPKP untuk mendiskusikan langkah strategis yang dapat diambil guna meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit. Dia juga memfasilitasi pertemuan BPKP dengan sekda se-provinsi Kalbar, Kanwil BPN, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Disperindag, PTSP, Dinas Perkebunan, dan Inspektorat se-Provinsi Kalbar.

"Diharapkan dengan dukungan ini, audit industri kelapa sawit dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir di Kalbar," katanya.

"Audit ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalbar dan dapat mengoptimalkan pendapatan seperti pajak daerah dan pajak yang dipungut pusat," Muhammad Munsif menambahkan.