Pontianak, elaeis.co - Pemprov Kalimantan Barat (kalbar) mendukung penuh audit tata kelola industri kelapa sawit yang dilakukan BPKP Perwakilan Kalbar. Kegiatan tersebut diharapkan akan mendorong industri sawit sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

Bentuk dukungan itu ditunjukkan Pemprov Kalbar dengan memfasilitasi Entry Meeting Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Provinsi Kalbar yaang dihadiri Kepala BPKP Kalbar Dr Ayi Riyanto. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh perwakilan BPKP yang melakukan kegiatan pengawasan pada unit-unit kerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII, inspektur, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar dan kabupaten/kota, serta Kepala Kantor ATR/ BPN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Drs Ignasius IK MSi, menyebutkan, pertemuan tersebut menjadi bentuk komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Kalbar dalam mendukung peningkatan dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan kelapa sawit.

"Dari sisi industri, pengolahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan 121 pabrik kelapa sawit atau PKS pemegang IUP di 12 kabupaten dengan kapasitas terpasang sebesar 5.915 ton/TBS/jam dan kapasitas terpakai sebesar 4.820 ton/TBS/ jam (81,49%).  Ada lagi 9 PKS pemegang IUP-P di 6 kabupaten dengan kapasitas terpasang sebesar 390 ton/TBS/jam dan kapasitas terpakai sebesar 375 ton/TBS/jam (96,15%)," paparnya melalui keterangan resmi Diskominfo Kalbar, dua hari lalu.

Menurutnya, sejauh ini produksi dari PKS tersebut masih terbatas pada minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil  (CPO). "Hanya terdapat 1 pabrik pengolahan minyak goreng di Kota Pontianak milik PT Wilmar," sebutnya.

"Potensi CPO sangat besar untuk dapat dikembangkan dengan membangun industri hilir sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah," tambahnya.

Menurutnya, pembangunan industri hilir di daerah dapat mendorong PKS yang ada untuk melakukan diversifikasi produk olahan atau mendorong investasi lain seperti koperasi, BUMD, atau BUMDes.

"Hal ini perlu diperhatikan karena pembatasan ekspor CPO berdampak multi effect dan multi dimensi, berupa kerugian pekebun dan turunnya pendapatan dari ekspor, yang belum pulih hingga saat ini," imbuhnya.

Dia juga meminta dukungan dari Kanwil ATR/BPN dan para Kantah ATR/BPN kabupaten/kota di Kalbar yang berhubungan dengan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

"Sehingga hasilnya dapat menggambarkan secara utuh dan kondisi sesungguhnya pelaksanaan tata kelola industri sawit yang sedang berjalan saat ini," tukasnya.

Menurutnya, gambaran yang utuh itu dibutuhkan  untuk hilirisasi atau pengembangan industri produk turunan kelapa sawit di Kalbar.

"Pemerintah pusat menginginkan daerah mempercepat pelaksanaan desiminasi program iptek yang sudah ada di daerah menggunakan dana BPDPKS. Ini upaya untuk memperbanyak jenis produk yang dihasilkan industri pengolahan kelapa sawit, tidak cuma satu jenis produk yakni CPO yang masih mendominasi saat ini," tuturnya.