Palembang, elaeis.co - Pabrik kelapa sawit (PKS) di Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Banyuasin, diminta mempedomani ketetapan Dinas Perkebunan (disbun) saat membeli tandan buah segar (TBS) petani/pekebun.

Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono SH usai menghadiri rapat penetapan harga TBS dan klarifikasi data TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Disbun Sumsel.

Menurutnya, kewajiban berpedoman pada harga disbun adalah amanat dari Peraturan Menteri Pertanian (permentan) RI Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

“Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, khususnya harga TBS yang wajar untuk pekebun,” kata Ketua Apkasindo Sumsel periode 2022-2027 itu melalui keterangan resmi Diskominfo Banyuasin, kemarin.

Menurutnya, tim penetapan harga yang ditunjuk disbun telah menetapkan harga pembelian TBS tertinggi untuk dua pekan ke depan Rp 2.189/kg. Artinya ada kenaikan kenaikan Rp 323 dari periode sebelumnya.

“Ini adalah awal keluarnya dari keterpurukan harga akibat ekspor yang turun drastis. Sekarang mulai berangsur-angsur naik, ini ditetapkan untuk semua kalangan petani sawit baik plasma maupun swadaya,”ungkapnya.

“Tentunya kami menghimbau seluruh pengusaha PKS untuk menyetarakan harga sawit di Sumatera Selatan karena sudah ada kenaikan. Kami mendengar di kalangan masyarakat di desa-desa biasanya harga sawit sekitar Rp 1.000 sampai Rp 1.300/kg. Dengan adanya penetapan dari Disbun Sumsel, sekarang menjadi Rp 2.189/kg,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah mengatur mekanisme penetapan harga TBS kelapa sawit untuk mencegah persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan atau PKS.

“PKS diharapkan segera menyetarakan dan menyesuaikan dengan harga dari tim penetapan. Ini penting untuk membangkitkan kembali semangat para petani sawit yang saat ini menjerit karena harga jual TBS rendah sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,” tukasnya.