Jambi, elaeis.co - Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari BPDPKS dinilai masih belum maksimal di Provinsi Jambi. Malah banyak pengajuan dari petani yang justru mandeg sampai di Dirjenbun.

Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo mengatakan, sejatinya kondisi yang sama hampir merata terjadi di Indonesia. Ia menilai ada jalur yang kacau dalam proses peremajaan sawit.

"Proses rekomtek PSR mandeg di Dirjenbun. Ada beberapa faktor yang menjadi sumber masalah," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (13/2).

Misalnya, kata dia, saat ini banyak disebabkan oleh permasalahan pajak Tumbang Chiping kewajiban kontraktor tidak terpenuhi. Bahkan hal ini kata Dermawan seperti dibiarkan begitu saja oleh Kantor Pajak Pertama.

"Dari catatan kita, dari ratusan hektar kebun yang diajukan di wilayah Jambi, hanya Gapoktan Amanah dan Gapoktan Mulya Indah yang dapatkan Faktur Pajak dari kontraktor PT IMS," bebernya.

Kalau ditelusuri, kata Dermawan, ada 7 kabupaten yang mengajukan PSR di Provinsi Jambi. Namun hampir semua pengajuan tidak terealisasi meski telah diajukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sementara masalah yang sangat tampak adalah mengenai pajak tadi.

"Disinilah perlu dipertanyakan kinerja Kantor Pajak Pratama di 7 Kabupaten yang ada program PSR," tegasnya.

Menurutnya, petugas Kantor Pajak Pratama di 7 Kabupaten itu perlu ada koordinasi dengan Dinas Perkebunan masing-masing kabupaten yang melaksanakan program PSR. Sehingga dapat mendata langsung nama-nama kontraktor yang bermasalah tersebut. Ia menilai data tersebut pasti terpampang bahkan tahun ke tahun.

"Ini kan sudah merugikan petani, bahkan juga merugikan negara. Kelembagaan bila dilakukan audit pastilah copy faktur pajak, namun pekerjaan tumbang chipping tidak ada. Sementara sudah dibayarkan ke pihak Kontraktor Tumbang - Chipping yang justru tidak disampaikan ke pemerintah," imbuhnya.