Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya untuk memberikan solusi bagi petani kelapa sawit swadaya agar menikmati hasil kebun kelapa sawit secara maksimal. Salah satunya yakni  menggalakan pembentukan kelembagaan.

Hal ini disampaikan Kelapa Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi dalam gelaran SIEXPO 2024 yang ditaja di SKA CoEx Pekanbaru, Kamis (8/8).

"Saat ini ada 21 kelembagaan baru dari petani kelapa sawit swadaya yang sudah terbentuk. Lembaga ini telah kita fasilitasi untuk bekerjasama dengan 9 PKS non kebun di 5 kabupaten yang ada di Riau," terangnya.

Kelembagaan itu kata Syahrial merupakan langkah konkrit dari Pemprov Riau untuk memberi solusi kepada 1,5 juta hektar kebun kelapa sawit milik petani swadaya yang ada di Bumi Lancang Kuning tersebut. Dimana secara bertahap petani kelapa sawit swadaya akan menikmati program dan harga penetapan seiring tumbuhnya kelembagaan, kemitraan dengan perusahaan.

"Kelembagaan terus bertumbuh saat ini. Terlebih langkah pembentukan lembaga ini juga didukung dengan intensitas kabupaten kota dalam melakukan sosialisasi langsung ke tengah- tengah petani," bebernya.

Menurut Syahrial perbaikan sistem tata kelola TBS semakin lebih baik, merupakan upaya yang serius dari semua stake holder agar petani swadaya dapat lebih sejahtera.

Salah satunya yakni hadirnya Pergub Nomor 77 tahun 2020 tentang penetapan harga. Bahkan juga provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan harga untuk hasil kebun milik petani swadaya.

"Riau berani menetapkan harga swadaya untuk memberikan kepastian harga untuk pekebun swadaya kita," jelasnya.