Gorontalo, elaeis.co – Provinsi Gorontalo memiliki potensi lahan pengembangan sawit mencapai 158.000 hektar. Saat ini yang baru tertanam sekitar 15.000 hektar dan yang berproduksi baru sekitar 13.000 hektar.  

Dengan potensi pengembangan sawit ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong ekspansi lahan untuk perluasan kelapa sawit terus dilakukan oleh para pengusaha sawit.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady D Mario pada diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan rapat kerja Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sulewesi dua hari lalu.

Rapat kerja GAPKI ini mengambil tema 'Memahami Tata Niaga CPO dan TBS, dan Metode Perhitungan Harga TBS Petani Mitra'.

Muljady mengapresiasi GAPKI yang sudah mengangkat tema tersebut mengingat Gorontalo baru tahun 2022 mulai melaksanakan, menyusun, dan mempraktekkan penetapan perhitungan harga TBS. "Sehingga masih perlu sharing ilmu dan informasi untuk melengkapi kekurangan dalam penentuan harga TBS," jelasnya dalam keterangan resmi MC Gorontalo, kemarin.

Dia juga menyampaikan bahwa penentuan perhitungan harga TBS ini sangat berkaitan erat dengan petani mitra, sehingga jika perhitungan TBS tidak dilakukan secara baik maka akan menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh petani mitra di lapangan.

“Pemerintah dalam hal berdiri di tengah-tengah antara pengusaha dan petani. Idealnya pemerintah berharap petani kelapa sawit tidak dirugikan, petani untung perusahaan juga tidak dirugikan. Kalau hal tersebut dapat tercapai, maka semua akan menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.

"Melalui pertemuan GAPKI ini, pemerintah berharap para pengusaha sawit dapat membangun kemitraan yang adil, saling menguntungkan, dan bersama-sama dengan petani membangun pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan," tambahnya.