Jakarta, elaeis.co - Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) meluncurkan Prinsip Kerangka Kerja Global Minyak Sawit Berkelanjutan atau Global Framework Principles of Sustainable Palm Oil (GFP-SPO) di Jakarta, Senin (14/2/2022).

GFP-SPOdibuat sebagai panduan umum untuk berbagai skema sertifikasi yang diterapkan pada produksi minyak sawit dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainabvle Development Goals (SDG’s).

"Kerangka kerja ini juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi minyak sawit terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di semua negara produsen dan meletakkan dasar keberlanjutan untuk minyak nabati," kata Direktur Eksekutif CPOPC, Tan Sri Dr. Yusof Basiron, dalam keterangan resmi yang diterima elaeis.co dari sekretariat CPOPC, Selasa (15/2/2022).

Kerangka GFP-SPO itu diluncurkan dalam webinar bertajuk “Global Framework for Sustainable Palm Oil” yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota dan pengamat CPOPC serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan skema keberlanjutan kelapa sawit.

Sebelumnya, katanya, dokumen terkait GFP-SPO telah diadopsi dan disetujui oleh kementerian negara anggota saat Pertemuan Tingkat Menteri ke-9 yang berlangsung pada 4 Desember 2021.

Yusof Basiron menegaskan, kontribusi minyak sawit terhadap SDG’s sangat besar dan CPOPC yakin minyak sawit adalah alternatif berkelanjutan dari minyak nabati lainnya seperti kedelai, rapa dan bunga matahari. Kontribusi sawit juga masuk ke dalam semua area fokus SDG’s. yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Karena itu, ia menilai GFP-SPO sangat tepat digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi karena prinsip-prinsipnya akan memperluas skema sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang ada saat ini.

Ia lalu mencontohkan sertifikat Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sertifikat Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia atau Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO). Karena itu, pihaknya yakin prinsip dan kerangka GFP-SPO bisa menjadi panduan di masa mendatang.

Sementara itu, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Dr Musdhalifah Machmud, menekankan, dalam kolaborasi dan dukungan skema sertifikasi saat ini, GFP-SPO dapat menyediakan panduan pada seluruh sistem dan tolak ukur.

"Perlu dicatat bahwa kerangka kerja ini bersifat suka rela dan bukanlah bertujuan sebagai skema sertifikasi minyak sawit yang baru, melainkan menjadi referensi penting yang berlaku untuk skema yang sudah ada dan yang akan datang,” kata Musdhalifah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, YBhg. Datuk Ravi Muthayah, juga bersikap senada. Ia yakin GFP-SPO penting dalam memastikan bahwa minyak sawit mampu memenuhi permintaan dunia secara berkelanjutan dan produktif sesuai yang diinginkan prinsip-prinsip SDGs.

"Prinsip-prinsip GFP-SPO ini bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan perbedaan kenyataan dan tingkat pembangunan setiap negara,” katanya.