Pekanbaru, elaeis.co - Negara Indonesia menjadi penghasil CPO terbesar di kancah internasional, sebab memiliki luas perkebunan terbesar di dunia. Untuk itu beragam program untuk menjaga kelapa sawit berkelanjutan terus dilakukan.

Seperti startegi Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (Dirtasalma) yang masih berada dalam naungan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun). Salah satunya yakni memperkuat kelembagaan petani kelapa sawit.

"Sejatinya kita sudah terbentuk sejak April 2023 lalu. Dimana ada tiga bidang yang mengurusi sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono saat menjadi narasumber dalam seminar rangkaian Munas Aspek-PIR 2023, Senin (6/11) di Pekanbaru.

Tiga bidang itu kata Ardi yakni bidang Sumber Daya Lahan Kelapa Sawit. Bidang ini mengusuri pemetaan dan hal-hal yang berkaitan dengan lahan.  Seperti permasalahan kawasan hutan hingga bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang disalurkan oleh BPDPKS.

Kemudian untuk bidang kedua adalah Bidang Budi Daya Sawit yang mengatur tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Bioenergi. Terakhir yakni Pemberdayaan dan Kelembagaan Sawit.

Untuk menjaga sawit berkelanjutan tentu pihaknya saat ini terus mendorong agar produksi dan produktifitas kebun milik petani semakin baik. Dimana dikatakannya kebun kelapa sawit ini terbagi atas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar.

Untuk perkebunan rakyat, pihaknya terus mendukung perbaikan kebun tidak produktif melalui PSR. Lalu perbaikan mutu dan produktivitas sawit melalui Sapras, Intensifikasi, perbaikan infrastruktur, sertifikasi ISPO. Selanjutnya yakni pengembangan SDM pekebun melalui beasiswa, pelatihan.

"Kemudian ada juga penyediaan pembiayaan lainnya melalui KUR, pendataan pekebun melalui STDB dan terakhir mendorong diversifikasi, integrasi dengan tanaman sela, ternak, pemanfaatan limbah," ujarnya.

Sementara dari Perkebunan Besar, pihaknya mendorong regulasi D UUCK, Perizinan Usaha, ISPO, dan sebagainya. Lalu pmbangunan kebun masyarakat 20%, Penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan secara bertahap dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Selanjutnya pengembangan bioenergy seperti  B30, POME dan Biohidrokarbon. Pihaknya juga mendorong daya saing dan hilirisasi bagi industri sawit, insentif perpajakan. Terkahir mendorong industri sawit memanfaatkan limbah padat atau cair dan produk samping. Seperti biomassa dan integrasi sawit sapi.

"Riau adalah provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Jadi tidak adalah salahnya jika IPOC terselenggara di Riau," imbuhnya.

Sementara mengenai sarpras, Ardi menilai Riau masih sangat membutuhkan bantuan sarpras dari BPDPKS. Dimana saat ini petani dimudahkan dengan tidak perlu mengurus berbagai persyaratan jika sudah mengajukan program PSR.

Sedangkan untuk SDM, tahun depan pihaknya menargetkan 3000 peserta penerima beasiswa. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan para generasi muda atau Gen 2 dala perkebunan kelapa sawit.

"Tiga tahun terkahir untuk beasiswa, sudah digelontorkan untuk 3.660 orang. Sementara petani yang telah ikut pelatihan sebanyak 10.642 orang di periode yang sama," tandasnya.