Bengkulu, elaeis.co - Petani yang ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan lebih diuntungkan ketimbang jalur mandiri atau melalui dinas perkebunan atau pertanian. Sebab melalui jalur kemitraan, petani tidak dipusingkan dengan penyediaan alat penumbang pohon kelapa sawit dan pengadaan bibit bersertifikat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan mengatakan, pihaknya terus mendorong petani di daerah agar bisa ikut program PSR. Salah satunya dengan melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Bengkulu.

Perusahaan perkebunan anggota Gapki diminta mengajak petani plasma serta petani swadaya di sekitarnya yang memenuhi syarat agar ikut PSR. Syaratnya yaitu tanaman tua, atau produktivitas rendah karena dulu menggunakan benih ilegitim atau asal-asalan.

"Kita melibatkan Gapki untuk mendorong petani plasma dan swadaya untuk ikut PSR," kata Ricky, kemarin.

Menurutnya, sesuai dengan pasal 57 UU Nomor 39 tahun 2014, perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa melakukan usaha kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan petani kelapa sawit di daerah. Usaha kemitraan tersebut nantinya akan sangat menguntungkan petani seperti penyediaan bibit kelapa sawit hingga mendatangkan kontraktor untuk tumbang chipping.

"Salah satu kendala realisasi tanam PSR adalah ketersediaan bibit kelapa sawit. Petani kelapa sawit terkadang harus menunggu satu tahun untuk mendapatkan bibit siap tanam. Kendala lainnya keterbatasan kontraktor tumbang chiping. Oleh sebab itu, kita minta perusahaan perkebunan di Bengkulu bisa menjalin kemitraan dengan petani kelapa sawit untuk mengatasi kendala ini," kata Ricky.

"Perusahaan perkebunan di Bengkulu sudah terbukti punya pengalaman dalam penyediaan bibit, akses terhadap benih unggul, dan tumbang chiping," tambahnya.

Diakuinya, dalam pengusulan PSR, banyak petani kelapa sawit di Bengkulu lebih memilih jalur mandiri dari pada kemitraan. Salah satu sebabnya karena jalur kemitraan baru dibuka pada tahun ini.

Meski memilih mandiri, pemerintah tetap mewajibkan petani untuk bermitra, minimal mitra kerja dalam perbenihan dan land clearing.

"Sampai saat ini sudah ada puluhan perusahaan yang sudah bermitra melakukan PSR dalam skala luas bersama petani di daerah. Ke depan diharapkan semakin banyak perusahaan yang terlibat," tutupnya.