Bengkulu, elaeis.co - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bebas menjalankan usaha apapun yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, BUMDes disarankan menggarap sektor sawit untuk meraup keuntungan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya menilai sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu lini bisnis yang cukup menjanjikan bagi BUMDes. "Tidak ada larangan bagi BUMDes untuk menggarap sektor ini," katanya, Rabu (2/8).

Bagi BUMDes dengan modal terbatas, dia menganjurkan agar memilih usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ketimbang membangun perkebunan kelapa sawit. Sebab, membangun kebun kelapa sawit memerlukan modal yang besar dan lahan harus memiliki status jelas sebagai milik BUMDes agar tidak muncul masalah di belakang hari.

"Menurut saya, agar BUMDes lebih produktif dan memiliki arus kas yang lebih lancar, lebih baik fokus jual beli TBS kelapa sawit," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa harga TBS kelapa sawit diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas ini. "Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," tukasnya.

Menurutnya, sebagai lembaga resmi berbadan hukum, BUMDes tidak akan sulit menjalin kemitraan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dan keberadaannya di pedesaan membuat BUMDes mudah mendapatkan TBS dari masyarakat.

"Kalau ada kemitraan, ada jaminan bahwa TBS yang dikumpulkan dan dibeli BUMDes dari petani akan terserap oleh PKS," sebutnya.

Selain itu, kerja sama antara BUMDes dan PKS dapat menghapus peran loading ramp ilegal yang banyak ditemukan di desa-desa. Keberadaan loading ramp ilegal sangat merugikan para petani kelapa sawit karena harga beli TBS kelapa sawit di loading ramp ilegal 30 persen lebih rendah dari harga TBS di tingkat pabrik.

"Kalau BUMDes berbisnis TBS, itu juga akan membantu petani sawit mendapatkan harga yang lebih adil dan layak. Sebab, rantai pasok dari petani ke loading ramp ilegal akan terputus," ujarnya.

"Keuntungan usaha BUMDes juga akan kembali ke petani sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan kalau petani menjual ke loading ramp, yang untung cuma toke sawit," tutupnya.