Jakarta, elaeis.co - Problem kelangkaan dan mahalnya minyak goreng (migor) telah membuat banyak pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Kini mulai bermunculan semangat dari elemen masyarakat untuk membangun pabrik migor.

Nah, kemungkinan yang beruntung memiliki pabik migor adalah masyarakat di tiga provinsi yakni dua di Pulau Sumatera dan satu di Pulau Kalimantan.

Yang di Pulau Sumatera yakni Provinsi Riau dan Jambi, sementara di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Tengah.

"Kami nanti ada tiga pilot project yakni di Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi. Di tiga daerah ini akan dilibatkan koperasi petani sawit swadaya yang memiliki kompetensi," kata Rukaiyah Rafik kepada elaeis.co, Jumat (27/5/2022).

Rukaiyah adalah Kepala Sekolah Petani Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI).

Kata dia, bersamaan dengan itu pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga akan membentuk Gugus Tugas yang kemudian bakal melakukan kajian untuk melihat koperasi petani sawit mana yang akan dilibatkan dalam pembangunan pabrik migor.

Rukaiyah mengatakan, migor yang bakal diproduk oleh pabrik migor milik koperasi adalah minyak sawit merah, bukan minyak sawit yang sangat jernih seperti yang diproduksi perusahaan migor raksasa.

"Teknologi pabrik migor sawit merah tidak secanggih dan semahal pabrik mihgor jernih milik pengusaha," kata Rukaiyah.

Kata Rukaiyah, migor sawit merah jelas memiliki keununggulan dalam hal kandungan vitamin yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan migor jernih produksi perusahaan sawit yang vitaminnya justru banyak hilang karena proses penjernihan.

Ia yakin pasar migor minyak sawit merah tidak akan bersinggungan dengan pasar migor jernih produksi pengusaha besar.

Pihaknya memperkirakan  butuh dana sekitar Rp 120 miliar untuk pembangunan satu pabrik migor minyak sawit merah.

"Dana untuk pembangunan pabrik migor, berdasarkan saran Pak Teten Masduki Selaku Menteri Koperasi dan UKM ke kami dalam pertemuan beberapa hari lalu, bisa diperoleh dari sejumlah tempat," kata Rukaiyah.

Yang paling memungkinkan, kata dia, adalah bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta kredit dari perbankan, khususnya milik badan usaha milik negara (BUMN).