Pekanbaru, elaeis.co – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, minta kepada semua pengurus Apkasindo yang tersebar di 144 Kabupaten Kota di 22 Provinsi untuk jeli dan bijak dalam menjalankan usaha perkebunan. 

"Pastikan agar lahan usaha tidak bertumpang tindih dengan izin-izin yang sudah diterbitkan oleh Negara dengan kebun petani. Entah itu konsesi HTI, HPH atau HGU. Biar ke depan tidak timbul masalah," kata lelaki 48 tahun ini saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Pekanbaru, kemarin.

Permintaan ini muncul kata ayah dua anak ini agar Apkasindo, tidak ‘numpang bengkak’ dengan berbagai persoalan pihak-pihak tertentu atas izin-izin yang sudah diterbitkan oleh Negara di lokasi tertentu.

"Ini sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) DR.Moeldoko yang meminta supaya semua anggota Apkasindo ikut mensukseskan program Rencana Aksi Nasional (RAN) Kelapa Sawit Berkelanjutan, salah satunya adalah legalitas lahan," katanya. 

Kalau kemudian di lapangan ternyata sudah ada yang sudah tumpang tindih, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sudah punya instrument untuk menyelesaikan sengketa lahan itu. 

"Ada sejumlah instrument di UUCK itu yang sangat bisa dimanfaatkan oleh mereka yang bersengketa untuk menghasilkan win-win solution. Sebab pemerintah sudah terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa itu," tegasnya. 

Langkah-langkah musyawarah kata lelaki 48 tahun ini menjadi langkah paling penting yang harus dilakukan demi menghindari pihak-pihak lain yang mencari kesempatan. 

"Yang cari kesempatan ini biasanya akan memperkeruh suasana di antara yang bersengketa," ujar Gulat.

Salah satu kasus sengketa yang terjadi baru-baru ini kata ayah dua anak ini adalah sengketa petani kelapa sawit di Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan perusahaan konsesi PT Nusa Wana Raya (NWR). 

Terkait sengketa itu, kandidat doktor lingkungan Universitas Riau ini berharap agar keduanya bisa duduk semeja. 

"Saya dengar perusahaan sudah menawarkan opsi sebagai solusi, menurut saya ini niat baik dari perusahaan. Untuk itu, ada baiknya petani di Gondai memikirkan ulang tentang tawaran itu," pintanya. 

Dalam persoalan petani versus NWR tadi kata Gulat, Apkasindo tidak dalam kapasitas membela salah satu yang bersengketa, tapi justru berusaha untuk memberikan ruang musyawarah. Sebab dalam kasus di Gondai itu, Mahkamah Agung sudah membuat putusan hukum tetap. 

"Biar petani dan perusahaan bisa bermusyawarah dengan baik, saya menghimbau agar para pihak tidak dicampuri oleh pihak lain. Bagi yang berusaha membawa-bawa nama Apkasindo, saya minta agar menarik diri dan jangan sesekali mengatasnamakan Apkasindo lagi. Sebagai Ketua Umum, saya tidak akan memberi ruang bagi oknum-oknum yang memanfaatkan Apkasindo untuk pembenaran atas persoalan yang mereka hadapi, Apkasindo tidak mencampuri hal semacam itu," katanya.  

Terkait solusi untuk pihak yang bersengketa, lantaran UUCK sudah menghadirkan solusi, ada baiknya pemerintah hadir langsung, jangan malah dibiarkan, sebab kalau dibiarkan, di sinilah kesempatan oknum-oknum masuk. 

"Terlebih kalau oknum yang hadir itu punya kepentingan tersendiri pula, bawaannya akan memperkeruh suasana," ujarnya.

Kalau duduk bersama sama tidak bisa menghasilkan saling sepakat kata Gulat, langkah-langkah hukum akan lebih baik menjadi pilihan selanjutnya. 

"Tapi menurut saya, korporasi ada baiknya merangkul petani. Bisa saja perusahaan menggandeng petani menjadi mitra satu daur misalnya, atau pola lain yang sama-sama saling menguntungkan," Gulat memberi alternatif.

Dengan cara-cara begitu kata auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini, kehadiran korporasi akan menjadi orang tua bagi petani yang ada di sana. 

"Saat ini kita sedang menghadapi pandemic Covid-19, dengan cara-cara yang saya sebut tadi, tentu akan bisa menciptakan suasana kondusif, biar imun tubuh kita kuat," Gulat berharap.