Jakarta, Elaeis.co - Pemerintah Indonesia disarankan melakukan perubahan besar-besaran di sektor kepelabuhanan. Sebab, jika melihat kondisi saat ini, ternyata masing-masing yang terkait dengan kepelabuhanan memiliki ego sektoral. 

"Sebagai informasi, cost container di Indonesia itu bisa sampai 15-20 persen dari material cost. Sementara di Malaysia hanya 8-9 persen," kata Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Kamis (9/9/2021).

Sahat melihat ada yang tidak beres di sistem dan praktek kepelabuhanan nasional. Ia memahami bahwa karakteristik antara kalangan birokrasi dan industri berbeda satu sama lain. 

Namun seharusnya hal itu tidak menjadi penghalang untuk belajar dan meniru efesiensi yang ada di pelabuhan negara lain. "Kalau mereka bisa 8-9 persen, kenapa kita enggak bisa," ujar Sahat.

Untuk mengatasi ini, Sahat mengaku memiliki ide yang sangat baik, yakni memberikan otorisasi penuh kepada otoritas pelabuhan untuk mengelola pelabuhan. 

"Jadi, regulasi bisa saja dari Bea Cukai atau pihak lain. Tapi tolong, operasional di pelabuhan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pelabuhan agar tercipta efesiensi biaya di pelabuhan," tegas Sahat Sinaga.