Lampung, elaeis.co - Satuan Tugas (Satgas) Dirjenbun terus lakukan kunjungan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) guna percepatan normalisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nusantara. Usai di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hari ini petugas beralih ke Provinsi Lampung.

Sejak kemarin, Satgas telah melakukan kunjungan ke berapa PKS di provinsi yang bersemboyan Sai Bumi Ruwa Jurai itu. "Kemarin sudah ke dua PKS di Lampung Tengah, dan satu PKS di lampung utara. hari ini dua PKS di Mesuji dan dua PKS di Tulang Bawang Barat. Besok rencananya dua PKD di Way Kanan," terang Sekretaris Dirjenbun, Heru Tri Widarto saat berbincang dengan elaeis.co, Jumat (24/03).

Salah satu PKS yang dikunjunginya kemarin adalah PT Anaktuha Sawit Mandiri (ASM) di Bumiratu, Lampung Tengah. PKS ini memiiki kapasitas 60ton/jam. Namun tidak memiliki kebun sendiri.

Kendati begitu kata Heru, PKS ini memiliki petani mitra petani dari total area seluas 12.000 hektar sebanyak 30%. Selebihnya adalah petani non mitra. Dari kunjungannya terdapat dua tangki penyimpanan CPO yang berkapasitas 4.000 ton. Sementara saat ini masing-masing tangki tersebut berisi 1500 dan 1.400 ton.

"Diperkirakan 5 hari kedepan dua tangki itu penuh dengan CPO," terangnya.

Dari hasil komunikasi, sebelum pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng harga TBS yang ditetapkan PKS ini mencapai Rp3800/kg. Sementara terus menurun usai diterapkan pelarangan ekspor hingga Rp2000/kg.

Sementara hingga 22 Juni kemarin harga TBS untuk petani mitra ditetapkan sebesar Rp1200/kg. Sementara non mitra Rp1150/kg.

"Mereka mengaku harga itu ditetapkan tidak sesuai harga Penetapan yang sebesar Rp2600/kg lantaran mereka belum masuk tim penetapan harga. Sehingga tidak ada pembelaan harga TBS di mitra PKS. Mereka hanya mengacu pada harga CPO saja," kata dia.

Kemudian masih banyaknya petani yang justru belum bermitra lantaran, kelapa sawit yang ditanam petani bukan merupakan benih yang bersertifikat. 

"Sebagai tindak lanjut perlu dilakukan pembinaan terhadap PKS tersebut dari dinas terkait. Khususnya dalam penilaian usaha untuk naik kelas. Kita juga menyarankan agar ada pembinaan terhadap petani untuk mengikuti PSR. Ini bertujuan agar produksi lebih baik," tuturnya.

"Kita juga mendorong petani untuk masuk atau membuat kelembagaan sehingga dapat bermitra dengan PKS yang ada," imbuhnya.