Berita / Nusantara /
Birokrasi Kemendag Masih Buruk Atasi Permasalahan Kelapa Sawit
Jakarta, elaeis.co - Karut marut perkebunan kelapa sawit masih menjadi momok bagi petani. Bahkan hingga saat ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih terus merosot.
Dari kaca mata Sekertaris Jenderal DPP APKASINDO Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe, salah satu faktor yang menjadi permasalahan adalah penutupan ekspor yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Meski larangan itu sudah dibuka namun juga belum berdampak positif terhadap harga TBS petani.
Malah sejumlah negara pengimpor CPO terpaksa memilih meneken kontrak bersama Malaysia. Begitu juga dengan armada kapal pengangkut yang juga bergeser bekerjasama dengan negara-negara asing lainnya.
"Untuk menarik kembali tentu perlu waktu dan ada tahapan. Butuh proses yang panjang tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya Sulaiman saat berbincang dengan elaeis.co, Rabu (13/7).
Begitu pula permasalahan minyak goreng yang sebelumnya diharapkan tuntas dengan penutupan ekspor, malah belum juga selesai. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi kementrian perdagangan sangat buruk. Hingga pemulihan itu sangat lambat.
"Pemerintah hanya fokus ke minyak goreng ketimbang memperbaiki sawit kita. Seharusnya perbaiki dulu kondisi kelapa sawit, baru minyak goreng. Seharusnya kan ke hulu dulu baru hilir," tuturnya.
"Jadi kita menuntut kepada pemerintah bahwa kelapa sawit ini lebih penting dari minyak goreng. Namun kegiatan ini semuanya lari kesitu," imbuhnya.
Dengan kondisi saat ini, menurut Sulaiman, petani justru dikorbankan. Maka itu petani meminta keadilan dengan memberikan perhatian lebih kepada para petani.
"Kasian petani saat ini harga sangat anjlok sampai di bawah Rp800/kg. Sementara HET Rp1600/kg," ujarnya.
Komentar Via Facebook :