https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

BKSAP DPR RI Berharap Ada Perjanjian dengan UE Agar Hambatan Perdagangan Minyak Sawit Teratasi

BKSAP DPR RI Berharap Ada Perjanjian dengan UE Agar Hambatan Perdagangan Minyak Sawit Teratasi

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bertukar cenderamata usai pertemuan bilateral dengan Parlemen Eropa di sela agenda 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (AIPA) ke-44 di Jakarta. Foto: dpr.go.id


Jakarta, elaeis.co -   Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Eropa di sela agenda 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (AIPA) ke-44.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas mengenai progres perundingan 'Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement' (I-EU CEPA).

“Kita masih ada satu perundingan terkait dengan 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (EU-CEPA) yang masih terus dibahas dan mudah-mudahan bisa segera ada konklusi sehingga kita mempunyai satu perdagangan yang lebih intensif dengan Uni Eropa (UE),” ujar Fadli, dilansir website resmi DPR RI, Rabu (9/8).

Diketahui sejauh ini, negara anggota ASEAN yang telah memiliki kerjasama ekonomi dengan UE adalah Vietnam dan Singapura. Sehingga Fadli berharap ke depannya Indonesia juga dapat memiliki perjanjian ekonomi dengan UE.

“Kita berharap Indonesia (memiliki perjanjian ekonomi dengan UE) sehingga dengan demikian tidak ada lagi kriteria atau hambatan-hambatan perdagangan antara kita dengan Uni Eropa," katanya.

Disebutkan, Indonesia adalah pasar yang juga besar, UE juga potensi pasar yang besar bagi produk-produk kita. "Jadi tidak hanya di ASEAN, tapi secara bilateral antara Uni Eropa dengan Indonesia ini juga sangat penting,” harapnya.

Untuk itu, melalui pertemuan-pertemuan bilateral antara Indonesia dengan UE, diharapkan ada peran yang signifikan dalam perkembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan UE.

“Misalnya soal minyak kelapa sawit dan juga bijih nikel yang juga kita sama-sama tahu ada semacam dispute antara Indonesia dengan Uni Eropa dengan parlemen Eropa terkait dengan nikel ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Komentar Via Facebook :