Pekanbaru, elaeis.co - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Abdul Wahid, mengkritik pengelolaan dana oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dia menilai lembaga tersebut kurang pro petani sawit.

Saat dihubungi elaeis.co di sela agenda kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, Jumat (18/11), dia menyebut bahwa penyaluran dana hibah oleh BPDPKS tidak substansial dan tidak menyentuh sektor ril.

"Saya berpendapat pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak tepat sasaran. Terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir Rp 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ujarnya.

Menurutnya, seyogyanya dana BPDPKS dipakai untuk mendukung pengembangan perkebunan sawit  rakyat semaksimal mungkin.

"Seperti program replanting dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat mobilitas angkutan. Itu belum banyak tersentuh dan dirasakan masyarakat," sebutnya.

"BPDPKS harus fokus pada kepentingan petani. Seperti saat harga TBS anjlok, tetapi perannya tidak ada," tambahnya.

Dia juga meminta BPDPKS memberikan bantuan pupuk ke petani sawit. "Saat ini banyak petani tak sanggup beli pupuk kimia karena mahal. Jika dana BPDPKS digelontorkan untuk bantuan pupuk, tentunya kebun petani sawit akan lebih produktif," tukasnya.

Ke depan, melalui Komisi XI DPR RI, Wahid akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKS supaya pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong agar BPDPKS lebih fokus kepada petani," ucap politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.