Jakarta, Elaeis.co - Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Monuetus Darto, sepertinya masih bertanya-tanya kenapa dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 3,6 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk menyubsidi harga minyak goreng (migor). 

Menurutnya, tidak ada regulasi atau peraturan yang mengatur pengeluaran dana sebesar itu untuk subsidi migor. Karena bisa mengeluarkan dana besar dengan mudah untuk urusan di luar sawit, itu sebabnya dia juga meminta BPDPKS melakukan hal yang sama dalam pengembangan kapasitas petani sawit.

“Kalau saya menilai, dengan latar seperti ini, BPDPKS harus keluar dari aturan yang ada untuk urusan petani sawit,” katanya kepada Elaeis.co, Senin (10/1/2022).

Menurutnya, selama ini BPDPKS tak pernah menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan yang terkait petani kelapa sawit seperti pemetaan lahan sawit rakyat, pendanaan untuk pembentukan kelembagaan petani di luar kebutuhan replanting, dan lainnya.

“Birokrasi di BPDPKS sangat ketat bila berhubungan dengan kepentingan petani sawit,” kritiknya.

Darto juga meminta distribusi dana BPDPKS untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat petani sawit dipermudah. Demikian pula untuk urusan pemberdayaan UMKM sawit agar lebih inovatif.

“Juga pendanaan untuk proses sertifisikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan kewajiban dan harus tercapai sampai tahun 2024. Sekarang sudah tahun 2022, tinggal dua tahun lagi berakhirnya mandatori ISPO di tingkat petani sawit,” kata Darto.

“Karena itu, saya minta BPDPKS bisa kreatif mengucurkan dana untuk petani sawit. Untuk konglomerat saja BPDPKS bisa kreatif menyalurkan dana dalam jumlah besar, kenapa untuk petani sawit tidak bisa kreatif,” tandasnya.