Kaltim, elaeis.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menobatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) terbaik dalam kategori “Layanan Pengelola Dana”. Penghargaan ini disampaikan dalam gelaran Rapat Koordinasi “BLU Inklusif Indonesia Optimis” yang ditaja oleh Kementerian Keuangan di Jakarta pada Kamis (2/3) lalu.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Gedung Dhanapala dengan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama BPDPKS.

Pada paparannya, Sri Mulyani mengapresiasi semua pihak BLU yang sudah bekerja keras selama periode pandemi terjadi dan berharap dengan adanya rapat koordinasi, BLU dapat saling bertukar pikiran dan memberikan ide-ide guna membangun BLU Indonesia yang kreatif dan inovatif.

Sri Mulyani juga mengingatkan peran penting BLU terhadap prioritas presiden yaitu menurunkan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, BLU memiliki tugas untuk menurunkan stunting dan meningkatkan investasi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anugrah tersebut tetu mendapat apresiasi dari sejumlah asosiasi petani kelapa sawit seperti APKASINDO. 

Sekretaris DPW APKASINDO Kaltim, Daru Widiyatmoko mengatakan tidak terlalu heran jika BPDPKS menerima penghargaan itu. Sebab memang BPDPKS layak untuk diberikan apresiasi, terutama dalam mengelola dana dari kelapa sawit.

"Dananya berasal dari kelapa sawit se-Indonesia. Sementara komoditi kelapa sawit tidak ada tandingannya dari komoditi lain," katanya kepada elaeis.co, Minggu (5/3).

Meski begitu, Daru berharap dana yang dikumpulkan BPDPKS kembali disalurkan kepada petani kelapa sawit. Bahkan juga ke wilayah sentra kelapa sawit. Baik itu melalui PSR, Sarpras dan Beasiswa Anak Petani.

"Petani pasti juga berharap dana itu dikucurkan dalam bentuk program pupuk subsidi dan herbisida. Seiring dengan harga pupuk yang masih melambung," harapnya.

Senada dengan itu Ketua DPW APKASINDO Papua, Albert Yoku mengaku bahagia dengan perolehan penghargaan tadi. Ini bukti bahwa komitmen dan layanan BPDPKS sudah semakin terdepan.

"Kita berharap BPDPKS lebih kencang lagi berkoordinasi dengan lintas Kementerian yang terkait dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum," paparnya.

Ia juga meminta agar persyaratan PSR dipermudah. Terlebih petani di Papua yang merasa sangat kesulitan lantaran banyaknya keterbatasan di wilayah tersebut.