Pontianak, elaeis.co – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (kalbar), Ayi Riyanto, menyampaikan bahwa untuk mengatasi stunting butuh kolaborasi dan harus diintervensi bersama.

Hal tersebut disampaikannya saat menyambangi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, dan jajarannya di kantornya.

Seperti yang diketahui bersama, Presiden menargetkan tahun 2024 angka stunting nasional dapat turun ke 14%. "Stunting merupakan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama," katanya.

Dia menambahkan bahwa agenda prioritas pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Kalbar meliputi pendidikan, kesehatan, tata kelola kelapa sawit, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Terkait masalah stunting, Ayi mengaku telah menurunkan timnya untuk memotret dan menganalisis apa hal yang melatarbelakangi hal tersebut. "Setelah dilakukan analisis, didapati bahwa lini di pemerintah daerah masih bergerak dengan menghasilkan output saja, tidak sampai kepada outcome yang memberikan efek di masa mendatang," jelasnya.

Untuk itu, dia mendorong semua pihak, baik pemerintah maupun badan usaha milik pemerintah dan swasta, serta instansi vertikal yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah kemiskinan yang dapat berujung pada stunting, harus melakukan kolaborasi dengan bekerja bersama-sama untuk menurunkan angka stunting.

"Kolaborasi yang dapat dilakukan BKKBN yaitu dengan melakukan intervensi seperti pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Edukasi Gizi dan Anemia pada remaja usia 15-19 tahun, pemberdayaan kampung KB, pengembangan Dapur Sehat di kampung KB, pelatihan bagi pelaksana Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), kampanye percepatan penurunan stunting, pembinaan pendampingan terhadap ibu hamil dan ibu pasca persalinan, serta verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting," paparnya.

Dengan menggunakan value-based audit, menurutnya, semua pihak bisa menyasar permasalahan yang muncul sehingga dapat ditangani bersama dan langsung kepada lokus-lokus yang memiliki masalah.

“Menyelesaikan masalah itu (stunting dan kemiskinan) bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan semua. Makanya saya ingin menggabungkan itu semua. PTPN, Bupati Landak, Bupati Sanggau, termasuk BKKBN juga, supaya lokasi stunting itu bisa kita tuntaskan. Tidak hanya masalah stunting sebenarnya, tapi kemiskinan juga,” tukasnya.

Ayi juga mengutarakan dirinya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti kepala daerah dan OPD di Sanggau dan Landak serta Direktur PTPN XIII yang juga memiliki desa sawit di dalam wilayahnya.

"Mereka menyatakan siap. Dan saya mengajak BKKBN biar kita ketemu bareng melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas apa intervensi yang diperlukan agar tuntas semua permasalahan,” tambahnya.

Pintauli merespon positif ajakan tersebut. “Kehadiran BPKP merupakan bantuan yang luar biasa karena BPKP ingin menyatukan dan kolaborasikan. Selama 2 tahun kita melakukan evaluasi, ternyata hasilnya sama. Jadi kami berharap kita dapat mencapai target sebesar 14% pada tahun depan, dan kita buktikan bahwa pengakuan itu tidak penting, yang penting adalah pergerakan kita seperti apa,” ujarnya.

"BKKBN akan terus mendukung langkah BPKP dalam rangka mendorong pencapaian outcome guna menuntaskan persoalan stunting  khususnya di Kalimantan Barat," imbuhnya.