Pontianak, elaeis.co - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan koordinasi terkait rencana program dan kegiatan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Landak.

Seperti diketahui bersama, pemerintah daerah terus mengupayakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, program dan kegiatan yang dilakukan masih dirasa belum signifikan membuahkan hasil yang optimal.

Khusus di Kabupaten Landak, BPKP menilai pencapaian-pencapaian yang dihasilkan lewat program yang dijalankan masih berorientasi pada output (keluaran atau produksi) saja. Padahal, outcome (hasil atau akibat) sangat lebih dibutuhkan dalam hal ini sehingga dampak dari pencapaian tersebut belum dirasakan.

Beda output dan outcome adalah dari segi jangka waktu setelah suatu proses berlangsung. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek atau hasil langsung dari sebuah proses. Sedangkan outcome merupakan efek jangka panjang dari sebuah proses atau pelaksanaan kegiatan jangka pendek.

Untuk itulah, sebagai trusted advisor, BPKP memiliki peran untuk membantu pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan program yang berorientasi pada outcome.

Pada kesempatan koordinasi ini, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Barlian Fransiskus Saragih dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Daridin memimpin tim untuk melakukan koordinasi terkait rencana program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Barlian menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mencoba mengawal bagaimana harusnya dampak outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. "Untuk itu, dipilihlah dua kabupaten yaitu Sanggau dan Landak sebagai lokus uji coba untuk memotretnya," sebut Barlian.

Keduanya dipilih karena memiliki desa dengan perkebunan sawit yang cukup luas di mana turut juga dirasakan andil perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

"Kami coba pastikan keberadaan PTPN XIII maupun perusahaan swasta yang hadir di 2 kabupaten tadi memang betul-betul memberikan manfaat bagi peningkatan sosial dan ekonomi. Makanya kami mencoba mengawal kegiatan bapak ibu semua di 2 kabupaten tadi yaitu dengan melakukan kolaborasi dan sinergitas antar entitas yang belum terjalin dengan baik, kemudian kebijakan yang ada belum seutuhnya diimplementasikan, dan pengawasan oleh APIP belum berdampak terhadap perbaikan organisasi," tambah Barlian.

Kegiatan koordinasi ini dihadiri OPD di Kabupaten Landak seperti Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seluruh OPD dipersilahkan satu persatu menyampaikan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Landak, lalu diberikan asistensi oleh BPKP agar berorientasi pada outcome.

"Kegiatan ini menjadi langkah pra-Focus Group Discussion untuk melihat lebih dulu kondisi program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat menyasar permasalahan dengan menggunakan pendekatan Value-Based Audit Tematik yang digagas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat," tukasnya.