Pasir Pengaraian, elaeis.co - Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Desa Kota Intan dan Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kuntodarusalam, yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Eka Dura Indonesia (EDI), Selasa (27/12).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan masyarakat, pihak menejemen PT EDI, dan BPN. 

Pada kesempatan itu muncul permintaan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul tidak memproses usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT EDI sebelum menyelesaikan tuntutan plasma yang diajukan masyarakat.

"Kami minta ke BPN jangan ada proses lanjutan perpanjangan HGU PT EDI sebelum persoalan dengan masyarakat beres," kata Sekretaris Komisi II DPRD Rohul, M Hasby Assodiqi, dalam RDP tersebut.

Pernyataan politisi NasDem tersebut sepertinya membuat perwakilan perusahaan yang mengikuti RDP terhenyak. Hasby bahkan menganggap PT EDI membandel, seolah bukan bagian dari Kecamatan Kuntodarusalam. 

"Dengan tidak memperhatikan masyarakat yang berada di lingkungan operasional, itu bukan perusahaan yang baik. Perlu kami ingatkan, sekuat apapun pemilik saham melindungi perusahaan saudara dengan menangkap dan memenjarakan masyarakat, itu bukan suatu prestasi bagi perusahaan. Masyarakay memiliki hak untuk hidup di lingkungan perusahaan," ucapnya di hadapan menejemen PT EDI.

Wakil Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra, sepakat meminta BPN agar menunda terlebih dahulu proses perpanjangan HGU anak perusahaan Astra Grup tersebut. 

"Kami bersepakat dan sangat berharap proses perpanjangan HGU PT Ekadura Indonesia harus ditunda terlebih dahulu. Sebab masih banyak yang belum dibereskan pihak perusahaan sesuai kewajibannya untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat Kota Intan dan Kelurahan Kota Lama," ucap politisi partai PDIP tersebut.

Perwakilan masyarakat Desa Kota Intan, Suhen mengatakan, apabila PT EDI tidak membangun kebun plasma bagi masyarakat, maka pihaknya akan kembali turun ke jalan untuk memblokir seluruh akses masuk ke perusahaan itu.

"Masyarakat akan melakukan aksi agar tidak ada lagi aktivitas perusahaan di sana," katanya kepada elaeis.co, usai RDP tersebut.