Berita / Bisnis /
Bumiputera: Mohon Bersabar, Klaim Pasti Dibayarkan
Suprojo bersama petani plasma Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, berharap Asuransi Bumiputera bertanggung jawab
Pekanbaru, elaeis.co - Klaim tahap ketiga macet, Suprojo bersama petani plasma Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, berharap Asuransi Bumiputera bertanggung jawab.
Awalnya Suprojo bersama rekannya yang sesama petani plasma di SP8 atau yang kini dikenal dengan Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar didatangi perwakilan perusahaan, Dinas Perkebunan kabupaten dan provinsi, Dirjenbun dan pihak asuransi Bumiputera. Dimana kala itu, petani diminta untuk ikut program asuransi Iuran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan (Idapertabun).
Sejatinya, program itu adalah program pemerintah yang bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dimana ia masih terngiang jelas bujuk 23 tahun lalu. Kala itu petugas mengatakan bahwa "Bumiputera ini besar, enggak akan ada masalah dengan uang bapak dan ibu kelak,".
Alhasil pria 47 tahun ini, merasa kalau para petani plasma kiriman pemerintah tahun 1995 ini adalah bagian dari program pemerintah. Ia dan rekannya pun akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Toh menurutnya bisa di jadikan untuk tabungan guna peremajaan kebunnya juga.
"Lantaran pemerintah yang ikut mendampingi, kami ngikut aja. Maklumlah pak, kami ini hanya orang kampung dan tadinya kami juga menyangka kalau AJB Bumiputra itu BUMN," ujar Ketua KUD Tri Manunggal Abadi itu.
Para petani plasma kata Suprojo, ada yang mengambil paket Idapertabun Rp20 juta, ada pula yang hanya paket Rp12 juta. Berharap jika kontrak habis, maka segitulah yang akan mereka terima.
" Waktu itu premi awal Rp7500 perbulan dan belakangan Rp60 ribu perbulan," imbuhnya.
Pola pembayaran pun tergolong gampang. Sebab, mereka adalah petani plasma perusahaan PT Sinar Mas. Sehingga pembayaran langsung dipotong oleh perusahaan itu untuk dibayarkan ke Bumiputera. Jadi, tak sekalipun pembayaran premi petani ini terlambat.
Semula kata ayah dua anak ini, pembayaran klaim peserta yang sudah berakhir kontrak, nampak lancar saja. Namun, belakangan pembayaran mulai macet hingga petani mulai risau.
"Kami pengurus KUD pun terpaksa mondar-mandir mengurusi. Segala berkas yang ada kami kumpulkan kembali," bebernya.
Dari semua berkas yang ada itu, kelihatanlah bahwa Bumiputera ternyata menjalin kerjasama dengan Dirjenbun, Dinas Perkebunan kabupaten, provinsi hingga Gubernur Riau.
Tapi setelah muncul masalah kata Projo, semua terkesan cuci tangan. "Yang membikin kami kaget, setelah muncul persoalan inilah baru kami tahu kalau Bumiputera ini rupanya bukan BUMN. Ini ketahuan setelah kami ketemu dengan Kepala Cabang Bumiputera Pekanbaru," katanya.
Gara-gara pembayaran klaim macet tadi, alhasilnya rekan Projo yang masuk asuransi Bumiputera di tahap ketiga, langsung menghentikan pembayaran.
"Kapok mereka, Pak. Kami juga. Sekarang kalau mendengar nama asuransi, kami sudah malas," ujarnya.
Lantaran duit para petani plasma ini masih macet di Bumiputera, Projo berharap semua pemerintah yang ikut meneken kerjasama dengan Bumiputera itu, ikut bertanggungjawab.
"Sebab gara-gara pemerintahnya makanya kami mau ikut asuransi Bumiputera itu, meski embel-embelnya untuk Idapertabun. Untung saja kami baru akan replanting di 2023, sempat sudah mendesak untuk replanting, enggak tahu kami harus seperti apa," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Korporasi dan Pengembangan Bisnis AJB Bumiputra 1912, Niken Pratitis berharan agar para petani mau bersabar.
"Mohon bersabar, klaim pasti dibayar. Kami sedang mengusahakan, Mudah-mudahan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP) segera disetujui OJK. Jadi, manajemen dapat segera menjalankan program-program penyehatan perusahaan," singkatnya.
Komentar Via Facebook :